KONSTITUSIONALISME AGRARIA

oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR dan baru dibahas
dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
Sedangkan keputusan untuk merupakan baru bisa diambil bila
disetujui sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu
anggota MPR. Terlepas dari prosedur konstitusional tersebut,
amandemen formal untuk memperkuat dasar pelaksanaan reforma
agraria yang mengubah UUD 1945 tidak saja sebagai konstitusi agraria,
melainkan juga konstitusi reforma agraria, perlu mulai diwacanakan.
Sehingga bila momentum politik untuk melakukan perubahan, atau
bahkan penggantian konstitusi tiba, gagasan untuk memperkuat
dasar reforma agraria di dalam konstitusi telah siap diformulasikan.
Dalam pengalaman di berbagai negara, agenda reforma agraria
membutuhkan legalisasi yang kuat dari negara. Bentuk legalisasi
terkuat dalam sebuah negara adalah dengan mengkonstitusionalisasi
reforma agraria menjadi rujukan hukum dan pembangunan di suatu
negara. Pengalaman memperkuat dasar reforma agraria di dalam
konstitusi pernah dilakukan oleh Filipina di dalam Konstitusi 1987.
Di dalam Konstitusi 1987 di Filipina ditempatkan satu bagian dengan
sub-bab Agrarian and Natural Resources Reform sebagai bagian dari
Article XIII Social Justice and Human Rights. Konstitusi 1987 dibentuk
dalam periode transisi setelah people power di negeri tersebut
meruntuhkan rezim pemerintahan Presiden Ferdinand E. Marcos.
Dalam Section 4 Article XIII Konstitusi Filipina 78 dinyatakan
bahwa negara, berdasarkan hukum, harus melakukan reforma
agraria yang didasarkan pada hak petani dan buruh tani yang
tidak memiliki tanah. Negara melakukan distribusi yang adil
dari semua lahan pertanian agar petani dan buruh tani memiliki
secara langsung maupun secara kolektif tanah yang mereka garap.
78
Section 4., Article XIII Konstitusi Filipina: The State shall, by law, undertake an
agrarian reform program founded on the right of farmers and regular farmworkers who are
landless, to own directly or collectively the lands they till or, in the case of other farmworkers,
to receive a just share of the fruits thereof. To this end, the State shall encourage and undertake
the just distribution of all agricultural lands, subject to such priorities and reasonable retention
limits as the Congress may prescribe, taking into account ecological, developmental, or equity
considerations, and subject to the payment of just compensation. In determining retention
limits, the State shall respect the right of small landowners. The State shall further provide
incentives for voluntary land-sharing.
Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 409