KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Pada bidang agraria dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1967
tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU No. 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. UU Kehutanan
merupakan undang-undang pertama pada masa itu yang sebagian
ketentuannya masih mengikuti substansi hukum kolonial, yaitu
Boschordonantie voor Jawa en Madoera 1927. UU Kehutanan 1967
sama sekali tidak menyinggung keberadaan UUPA dan lebih parah
lagi ia menghidupkan kembali Prinsip Domein Verklaring yang
menentukan bahwa negara adalah pemilik lahan hutan dan Menteri
Kehutanan memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah
mana saja yang termasuk ke sebagai kawasan hutan (Fauzi, 2012:41).
Penghapusan secara resmi Boschordonantie voor Jawa en Madoera
1927 baru dilakukan oleh undang-undang pengganti UU No. 5 Tahun
1967, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Meskipun telah
dicabut, isi dari undang-undang baru ini masih memberlakukan
Prinsip Domein Verklaring.
Sementara itu, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok
Pertambangan merupakan undang-undang yang menggantikan UU
No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan. Bila UU Pertambangan
lama lebih mengutamakan peranan negara dalam pengelolaan
pertambangan secara langsung, pada UU Pertambangan baru
malah sebaliknya. Di dalam penjelasan umum UU Pertambangan
baru disebutkan bahwa: “Masyarakat menghendaki kepada pihak
swasta diberikan kesempatan melakukan penambangan, sedangkan
tugas pemerintah ditekankan pada usaha pengaturan, bimbingan
dan pengawasan pertambangan”. Kemudian pada dekade 1970-an
pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
Kehadiran dua undang-undang pokok di bidang agraria
pada permulaan Orde Baru tersebut bukan saja sebagai bentuk
penyimpangan terhadap amanat UUPA, melainkan juga sebagai bentuk
penerapan fragmentasi 25 pengaturan agraria yang sebelumnya sudah
25
Istilah fragmentasi diambil dari istilah biologi yang berarti pembiakan aseksual
dengan jalan membelah menjadi beberapa bagian, setiap belahan dapat berkembang
menjadi organisme baru (KBBI, 1990:224).
Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 115