KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Sektoralisme dalam Pengurusan Tanah dan Sumber Daya Alam
Pada periode ini sektoralisme dalam pengurusan tanah dan sumber
daya alam lainnya semakin berkembang. Sejarah sektoralisme dalam
pengaturan tanah dan sumber daya alam lainnya telah diwariskan
sejak zaman kolonial. Sektoralisme yang masih bertahan sampai
hari ini misalkan antara pengaturan tanah (pertanian), kehutanan
dan pertambangan. Pada masa kolonial, tiga hal ini diatur dalam
peraturan yang berbeda-beda. Persoalan tanah (pertanian) pada
masa kolonial diatur dalam Agrarische Wet, persoalan kehutanan
diatur dalam Bosch Ordonantie dan persoalan pertambangan diatur
dalam Mijn Wet. Sektoralisme itu pernah hendak diatasi dengan
pembentukan UUPA 1960 yang di dalamnya bukan saja mengatur
tentang tanah pertanian, melainkan juga mengatur sedikit tentang
pemungutan hasil hutan dan hak atas air. Namun, seiring dengan
diabaikannya UUPA oleh Pemerintah Orde Baru dan ditambah
lagi dengan pembentukan undang-undang sektoral seperti UU
No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, sektoralisme pengurusan
di bidang tanah dan sumber daya alam yang sebelumnya sempat
direm kemudian mengalir bebas hambatan.
Saat ini, sektoralisme dalam pengurusan agraria bukan saja
dapat dilihat dari semakin terspesialisasinya pengaturan tentang
pengurusan tanah dan sumber daya alam lainnya, melainkan
juga dapat dilihat melalui jumlah dan pembagian kewenangan
pengurusan tanah dan sumber daya alam lainnya pada struktur
pemerintahan. Bila dilihat dari instansi pemerintah, dalam hal ini
kementerian dan pejabat setingkat menteri yang mengurusi tanah
dan sumber daya alam lainnya, maka dapat dibedakan enam sektor
dalam pengurusan tanah dan sumber daya alam lainnya sebagaimana
dalam tabel di bawah ini:
166
Konstitusionalisme Agraria