- Page 2:
KONSTITUSIONALISME AGRARIA
- Page 5 and 6:
KONSTITUSIONALISME AGRARIA © 2014
- Page 8 and 9:
ENDORSEMENTS Setiap pembangunan nas
- Page 10 and 11:
PENGANTAR PENERBIT Kami dengan sang
- Page 12:
sosial’ tersebut. Pasal 33 UUD 19
- Page 15 and 16:
ahkan konstitusi maritim (blue cons
- Page 17 and 18:
konstitusi bertemu dengan kajian-ka
- Page 19 and 20:
enar-benar memperhatikan desain kon
- Page 21 and 22:
Ucapan terimakasih penulis sampaika
- Page 23 and 24:
has sovereignty over all of land an
- Page 25 and 26:
with regard to the decision of the
- Page 27 and 28:
BAB VII BAB VIII BAGIAN IV BAB IX B
- Page 29 and 30:
G30S GATT GBHN HMN HPH HTI HTR HuMa
- Page 32:
Bagian I WACANA KONSTITUSI AGRARIA
- Page 35 and 36:
suatu negara. Tanpa diatur di dalam
- Page 37 and 38:
Namun, bila diperiksa lebih jauh, g
- Page 39 and 40:
seperti dengan dikeluarkannya Agrar
- Page 41 and 42:
Mengapa konstitusi agraria? Konstit
- Page 43 and 44:
orang-orang yang memperjuangkan tan
- Page 45 and 46:
Article XII Section 5: The State, s
- Page 47 and 48:
juga Herman Willem Daendels dengan
- Page 49 and 50:
di bidang pertanahan antara pemerin
- Page 51 and 52:
kolonialisme tetap menaunginya. Per
- Page 53 and 54:
Kelima, reformasi yang bergulir sej
- Page 55 and 56:
agraria berkaitan dengan tanah air
- Page 58 and 59:
B A B II PERKEMBANGAN KONSTITUSI AG
- Page 60 and 61:
Dalam pandangan demikian, maka bagi
- Page 62 and 63:
alam lainnya. Berkaitan dengan perm
- Page 64 and 65:
“Dalam pasal 33 tercantum dasar d
- Page 66 and 67:
dan sebagainya. Daerah-daerah itu m
- Page 68 and 69:
membeli peralatan perang untuk meme
- Page 70 and 71:
hak-hak atas persekutuan rakyat. Ha
- Page 72 and 73:
UUD 1945. Di dalam Penjelasan UUDS
- Page 74 and 75:
masing-masing mengajukan sendiri da
- Page 76 and 77:
Amandemen UUD 1945: Konstitusi agra
- Page 78 and 79:
sebab Orde Baru sendiri mengingkari
- Page 80 and 81:
dengan ekonomi neoliberal. Tidak ba
- Page 82 and 83:
Persoalan pengakuan bersyarat ini k
- Page 84:
BAGIAN II KONSTITUSI AGRARIA DAN PE
- Page 87 and 88:
anti-tesis atas kapitalisme-agraria
- Page 89 and 90:
erkarakter kapitalisme-agraris, yan
- Page 91 and 92:
Sarimin Reksodihardjo, yaitu hak mi
- Page 93 and 94:
tentang tanah pertanian, melainkan
- Page 95 and 96:
umum dan batas penguasaan/pemilikan
- Page 97 and 98:
Paham Negara Integralistik dalam Ha
- Page 99 and 100:
Pidato Soepomo demikian mengandaika
- Page 101 and 102:
2. Negara sebagai subyek, diberi ke
- Page 103 and 104:
prinsip pemandu kebijakan negara (d
- Page 105 and 106:
menentukan hubungan-hubungan hukum
- Page 107 and 108:
kedudukan dihadapan hukum, terutama
- Page 109 and 110:
erubah menjadi UU No. 15 Tahun 1962
- Page 111 and 112:
Pemerintahan Nasional Republik Indo
- Page 113 and 114:
pengawasan tentara, hingga tahun 19
- Page 115 and 116:
Pemerintah pun mengalami dilema den
- Page 117 and 118:
Berikutnya, dikeluarkan UU No. 1 Ta
- Page 119 and 120:
e. Domienverklaring untuk residenti
- Page 121 and 122:
yang tidak terkena oleh UU No. 86 t
- Page 123 and 124: eform. Surat-surat hutang land refo
- Page 125 and 126: Tabel di atas tidak menunjukkan has
- Page 127 and 128: melakukan mobilisasi kekuatan tandi
- Page 129 and 130: tanah dan sumber daya alam. Baru ke
- Page 131 and 132: Hamzah Atmohandoyo), dan Menteri Pe
- Page 133 and 134: d. UU No. 51 Prp. tahun 1960 tentan
- Page 135 and 136: membentuk sejumlah institusi penduk
- Page 137 and 138: agian ini menggunakan judul “Rezi
- Page 139 and 140: Tuan” (PT) Dengan Sebutan Bapak/I
- Page 141 and 142: 1945. Sehingga dasar konstitusional
- Page 143 and 144: prioritas pembangunan ekonomi dituj
- Page 145 and 146: melainkan sebagai penata-gunaan tan
- Page 147 and 148: diatur dalam UUPA. Kelahiran dua un
- Page 149 and 150: eks PKI pada akhir tahun 1960-an. B
- Page 151 and 152: menyadarkan Soeharto. Setelah 1974,
- Page 153 and 154: Peraturan serupa di bidang kelautan
- Page 155 and 156: Pada periode tersebut, Menteri Nega
- Page 157 and 158: Namun sinkronisasi tersebut membutu
- Page 159 and 160: Pada Kabinet Pembangunan V (23 Mare
- Page 161 and 162: memenuhi hak-hak warga negara. Tida
- Page 163 and 164: Revolusi Hijau (Green Revolution) 2
- Page 165 and 166: produksi pertanian modern kepada pe
- Page 167 and 168: erbagai program-program pemerintah
- Page 169 and 170: erhasil membangun dasar-dasar perta
- Page 171 and 172: Sepanjang tahun 1980-an eskalasi se
- Page 173: sebaik-baiknya hubungan patron-clie
- Page 177 and 178: dibentuk sejumlah ketetapan MPR seb
- Page 179 and 180: alam itu diarahkan dan faktor-fakto
- Page 181 and 182: Berkaitan dengan pertanahan di dala
- Page 183 and 184: pertanahan yang andal; (2) Penegaka
- Page 185 and 186: 1) Prinsip Negara Kesatuan Republik
- Page 187 and 188: oleh berbagai pihak untuk menancapk
- Page 189 and 190: Kemudian dengan meminjam kekuatan I
- Page 191 and 192: Tabel 7. Undang-undang bidang tanah
- Page 193 and 194: Tahun Produk Kebijakan Keterangan U
- Page 195 and 196: Pada periode ini setidaknya lebih d
- Page 197 and 198: Sektoralisme dalam Pengurusan Tanah
- Page 199 and 200: Sektor Agraria Instansi Pemerintah
- Page 201 and 202: Kalimantan Timur memberitakan bahwa
- Page 203 and 204: 6. Izin Usaha Pengolahan Migas 7. I
- Page 205 and 206: terutama dalam hal kegiatan yang ak
- Page 207 and 208: 2014:34-5). Jadi dalam konteks ini
- Page 209 and 210: 4. Rancangan undang-undang yang ber
- Page 211 and 212: No Undang-undang Penanggung-jawab T
- Page 213 and 214: memajukan hak asasi manusia dan hak
- Page 215 and 216: hingga program yang hanya memfokusk
- Page 217 and 218: Mangkusubroto), Kementerian Pertani
- Page 219 and 220: BPN pada tahun 2010 mensinyalir 52%
- Page 221 and 222: semakin massif dikarenakan daerah j
- Page 224 and 225:
B A B VI MAHKAMAH KONSTITUSI ANAK K
- Page 226 and 227:
eview menjadi terkenal di seluruh p
- Page 228 and 229:
protectorof the constitution). Seja
- Page 230 and 231:
Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda
- Page 232 and 233:
Lalu bagaimana sifat dari amar putu
- Page 234 and 235:
Siapa Pengguna Mahkamah Konstitusi
- Page 236 and 237:
perkembangannya dijadikan sebagai t
- Page 238 and 239:
menyangkut orang-orang tertentu. Di
- Page 240 and 241:
B A B VII PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH
- Page 242 and 243:
seluruhnya maupun dikabulkan sebagi
- Page 244 and 245:
erkaitan dengan pemisahan (unbundli
- Page 246 and 247:
penegakan hukum agar pelaksanaan pe
- Page 248 and 249:
harus dipahami bersifat relatif dal
- Page 250 and 251:
materil. Dalam putusan yang dibacak
- Page 252 and 253:
Mahkamah menilai bahwa prinsip sebe
- Page 254 and 255:
yang bersifat transisional yang dib
- Page 256 and 257:
dan Suyanto, dkk sebanyak 2063 WNI
- Page 258 and 259:
Komersialisasi air Para Pemohon men
- Page 260 and 261:
ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 194
- Page 262 and 263:
kepada negara tanpa hak menuntut ga
- Page 264 and 265:
Migas, sementara kewenangan untuk m
- Page 266 and 267:
Mahkamah Konstitusi mengelak membat
- Page 268 and 269:
erdaya saing; (2) Asas berkelanjuta
- Page 270 and 271:
perundang-undangan sektoral, sedang
- Page 272 and 273:
Sebagai suatu perekonomian yang dis
- Page 274 and 275:
12. PUU Ketenagalistrikan II: Mempe
- Page 276 and 277:
No. 30 Tahun 2009 tidak mengandung
- Page 278 and 279:
a. Penerapan peraturan perundang-un
- Page 280 and 281:
dan didirikan sesuai dengan peratur
- Page 282 and 283:
masyarakat adat dan nelayan tradisi
- Page 284 and 285:
“dikuasai” dan “dipergunakan
- Page 286 and 287:
pemilik kebun menebang pohon-pohon
- Page 288 and 289:
Menteri Pertanian dan Agraria Nomor
- Page 290 and 291:
dalam peta dasar pendaftaran tanah
- Page 292 and 293:
Pemerintah pusat paling mengetahui
- Page 294 and 295:
penyelenggaraan penataan ruang. Pen
- Page 296 and 297:
administrasi negara tidak boleh ber
- Page 298 and 299:
20. PUU Minerba II: Pembatasan terh
- Page 300 and 301:
menghindari munculnya tumpang tindi
- Page 302 and 303:
dahulu ditetapkannya WPN sebelum me
- Page 304 and 305:
termasuk dalam kelompok masyarakat
- Page 306 and 307:
dimaksudkan untuk membedakan kemamp
- Page 308 and 309:
atau kawasan hutan sebagai bukan ka
- Page 310 and 311:
tetapi tidak memberikan manfaat seb
- Page 312 and 313:
Pemerintah tidak dapat secara langs
- Page 314 and 315:
atau di Wilayah Kerja, sehingga BUM
- Page 316 and 317:
25. PUU Minerba V: Penentuan WP, WU
- Page 318 and 319:
Sementara itu, berkaitan dengan fra
- Page 320 and 321:
Jalan tol sebagai kepentingan umum
- Page 322 and 323:
hukum tetap, tentulah tidak dapat d
- Page 324 and 325:
kehidupan kenegaraan ditujukan untu
- Page 326 and 327:
ahkan dengan putusan pengadilan seb
- Page 328 and 329:
Hutan negara (hutan adat bagian dar
- Page 330 and 331:
Pengukuhan kawasan hutan harus memp
- Page 332 and 333:
isa memanfaatkan wilayahnya untuk k
- Page 334 and 335:
“Menimbang bahwa terlepas dari Pe
- Page 336 and 337:
sudah diberikan kepada Pemerintah P
- Page 338 and 339:
dimiliki oleh Penanam Modal Asing a
- Page 340 and 341:
dengan resiko bersama antara Pemeri
- Page 342 and 343:
Hakim Konstitusi Harjono, Maria Far
- Page 344 and 345:
Karya. Dengan pertimbangan tersebut
- Page 346 and 347:
mengutip pendapat dari Randal N. Gr
- Page 348 and 349:
tersebut. Dalam pengujian undang-un
- Page 350 and 351:
Para pengusaha pun juga menjadikan
- Page 352 and 353:
C. Siasat Pemerintah dan DPR “Men
- Page 354 and 355:
Pemerintah juga melakukan siasat da
- Page 356 and 357:
untuk ditetapkan sebagai kawasan hu
- Page 358:
Pertimbangan hukum dan pendapat Mah
- Page 361 and 362:
kepadanya untuk melakukan apa saja
- Page 363 and 364:
Kelompok judicial renstrain yang he
- Page 365 and 366:
peradilan guna menegakkan hukum dan
- Page 367 and 368:
sebagaimana ditegaskan oleh Mahkama
- Page 369 and 370:
aparat keamanan dan penegak hukum m
- Page 371 and 372:
Dalam melakukan pengaturan, sebagai
- Page 373 and 374:
perundang-undangan. Suatu tindakan
- Page 375 and 376:
dapat dilakukan oleh Badan Usaha Te
- Page 377 and 378:
pengurusan dilakukan oleh pemerinta
- Page 379 and 380:
erjalannya proses pembangunan melal
- Page 381 and 382:
wilayah pertambangan, pemerintah ha
- Page 383 and 384:
Dalam menyelesaikan konflik sumber
- Page 385 and 386:
dasar konstitusional yang paling se
- Page 387 and 388:
Tabel 14. Penjelasan Mahkamah Konst
- Page 389 and 390:
Meskipun Mahkamah Konstitusi telah
- Page 391 and 392:
karena pengukuhan kawasan hutan. Ha
- Page 393 and 394:
menurut Mahkamah Konstitusi ketentu
- Page 395 and 396:
keadilan sosial. Dalam masyarakat y
- Page 398:
BAGIAN IV KONSTITUSIONALISME REFORM
- Page 401 and 402:
sejumlah peraturan perundang-undang
- Page 403 and 404:
atau diberikan hadiah oleh raja-raj
- Page 405 and 406:
di negeri Belanda. 68 Konstelasi po
- Page 407 and 408:
dipelihara dan tidak ada pemiliknya
- Page 409 and 410:
telah memiliki banyak kontribusi me
- Page 411 and 412:
Konsepsi Hak Menguasai Negara Terbe
- Page 413 and 414:
negara dengan tanah dalam perumusan
- Page 415 and 416:
yang disebutnya sebagai hak bangsa,
- Page 417 and 418:
perusahaan asing serta melakukan pe
- Page 419 and 420:
penggunaan, persediaan dan pemeliha
- Page 421 and 422:
serupa juga terjadi di berbagai sek
- Page 423 and 424:
Dilihat dari konteks ekonomi politi
- Page 425 and 426:
Berbeda dengan Prinsip Domein Verkl
- Page 427 and 428:
diakui keberadaannya sebagaimana di
- Page 430 and 431:
B A B X DARI KONSTITUSI AGRARIA KE
- Page 432 and 433:
Republik Indonesia, yaitu untuk men
- Page 434 and 435:
41 perusahaan pada lokasi megaproye
- Page 436 and 437:
Dalam kaitannya dengan hal itu, unt
- Page 438 and 439:
pengunaan HMN melalui pemberian hak
- Page 440 and 441:
oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota
- Page 442 and 443:
Setidaknya ada dua hal penting yang
- Page 444 and 445:
daya alam serta mencabut, mengubah
- Page 446 and 447:
menerjemahkan prinsip-prinsip pemba
- Page 448 and 449:
kabinet parlementer Sukiman-Suwiryo
- Page 450 and 451:
dan sumber daya alam tidak saja din
- Page 452 and 453:
eksplorasi, pengembangan, pemanfaat
- Page 454 and 455:
memverifikasi dan memberkas kasus-k
- Page 456 and 457:
idang ini merupakan bidang yang san
- Page 458 and 459:
dikenal pula dengan asas pembuktian
- Page 460 and 461:
Republik Indonesia yang dinyatakan
- Page 462 and 463:
Tabel 16. Landasan Konstitusional m
- Page 464 and 465:
dan masyarakat adat untuk memanfaat
- Page 466:
yang lebih adil bagi rakyat Indones
- Page 469 and 470:
Karakterisasi Konflik-konflik Agrar
- Page 471 and 472:
Bagan 1: Kerangka Penjelas Sebab-Ak
- Page 473 and 474:
erbasiskan tepung gandum, gula dan
- Page 475 and 476:
1945 kita pergunakan sebagai rujuka
- Page 477 and 478:
mengandalkan apa yang secara popule
- Page 479 and 480:
tentang Ketenagalistrikan, MK menje
- Page 482 and 483:
DAFTAR PUSTAKA Buku, disertasi dan
- Page 484 and 485:
Asshiddiqie, Jimly dan Muhammad Ali
- Page 486 and 487:
Crouch, Harold. 1999 Militer dan Po
- Page 488 and 489:
Hatta,Mohammad. 1946 Ekonomi Indone
- Page 490 and 491:
Lipton, Michael. 2009 Land reform i
- Page 492 and 493:
Mustafainah, Aflina, dkk. 2004 Manu
- Page 494 and 495:
http://eprints.undip.ac.id/3265/2/2
- Page 496 and 497:
Sitorus, M.T. Felix. 2002 ‘Lingku
- Page 498 and 499:
2009 Tanah dalam perspektif hak eko
- Page 500 and 501:
Wheare, K. C. 1960 Modern constitut
- Page 502:
Percepatan dan Perluasan Krisis Sos
- Page 505 and 506:
11. UU Darurat No. 1 Tahun 1956 ten
- Page 507 and 508:
14. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pe
- Page 509 and 510:
of the Sea of 10 December 1982 rela
- Page 511 and 512:
Lampiran 4. Tabel Putusan Mahkamah
- Page 513 and 514:
23 PUU Kehutanan I: Konstitusionali
- Page 516 and 517:
INDEKS A A. H. Nasution, 107 A.M. S
- Page 518 and 519:
Dekrit Presiden, 15, 43-44, 51, 98,
- Page 520 and 521:
I IHCS, 249 Iman Soetiknjo, 62, 64,
- Page 522 and 523:
386, 401, 404, 410-412, 416, 421, 4
- Page 524 and 525:
pengelolaan (beheersdaad), xi, 3, 8
- Page 526 and 527:
Spinoza, 71, 383 Sri Adiningsih, 45