KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Tuan” (PT) Dengan Sebutan Bapak/Ibu atau Saudara/saudari.
Kemudian disusul dengan TAP MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang
Pemimpin Besar Revolusi. Dalam TAP MPRS terakhir ini, disebutkan
bahwa Pemimpin Besar Revolusi adalah predikat untuk fungsi
kepemimpinan yang sudah dimiliki oleh Bung Karno mengingat
jasa-jasa beliau kepada Nusa, Bangsa dan Revolusi. Selanjutnya
disebutkan bahwa Predikat Pemimpin Besar Revolusi tersebut tidak
membawa wewenang hukum.
Presiden Soekarno
sebelumnya telah
ditetapkan oleh MPRS
sebagai presiden seumur
hidup dengan TAP MPRS
No.III/MPRS/1963. Namun
pada tanggal 5 Juli 1966,
dengan TAP MPR No.
XVIII/MPRS/1966, TAP
MPRS No.III/MPRS/1963
dicabut. Dinyatakan dalam
TAP MPR No. XVIII/MPRS/1966 tentang penarikan kembali
Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan
Pemimpin Besar Revolusi menjadi Presiden Seumur Hidup. Penarikan
kembali tersebut dalam ketentuan Pasal 1 tidak mempengaruhi masa
jabatan Presiden Sukarno sampai ada Ketetapan lain dari Majelis
Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Ketetapan ini
disampaikan kepada Presiden/Mandataris MPRS dengan permintaan
maaf. Pada hari yang bersamaan dikeluarkan TAP MPRS No. XV/
MPRS/1966 yang menyebutkan bahwa MPRS tidak mengadakan
pemilihan Wakil Presiden. Apabila Presiden berhalangan maka
Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden,
yang pada masa itu adalah Soeharto.
Akhirnya pada 12 Maret 1967 setelah dua kali menolak
pertanggungjawaban Presiden Soekarno, MPRS mengeluarkan
TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan
Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. TAP MPRS
108
Konstitusionalisme Agraria