KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Recommendations

Info

PTUN PUU RTP SKK Migas SKLN SPAM TGPF TJSL UUD 1945 UUPA VOC WIUP WP WPN WPR WUP Pengadilan Tata Usaha Negara Pengujian Undang-Undang Rumah Tangga Petani Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Sistem Penyediaan Air Minum Tim Gabungan Pencari Fakta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Pokok Agraria Vereenigde Oost-Indische Compagnie Wilayah Izin Usaha Pertambangan Wilayah Pertambangan Wilayah Pertambangan Nasional Wilayah Pertambangan Rakyat Wilayah Usaha Pertambangan Daftar Singkatan xxix
Page 2: KONSTITUSIONALISME AGRARIA
Page 5 and 6: KONSTITUSIONALISME AGRARIA © 2014
Page 8 and 9: ENDORSEMENTS Setiap pembangunan nas
Page 10 and 11: PENGANTAR PENERBIT Kami dengan sang
Page 12: sosial’ tersebut. Pasal 33 UUD 19
Page 15 and 16: ahkan konstitusi maritim (blue cons
Page 17 and 18: konstitusi bertemu dengan kajian-ka
Page 19 and 20: enar-benar memperhatikan desain kon
Page 21 and 22: Ucapan terimakasih penulis sampaika
Page 23 and 24: has sovereignty over all of land an
Page 25 and 26: with regard to the decision of the
Page 27 and 28: BAB VII BAB VIII BAGIAN IV BAB IX B
Page 29: G30S GATT GBHN HMN HPH HTI HTR HuMa
Page 34 and 35: B A B I KONSTITUSI AGRARIA: TINJAUA
Page 36 and 37: pengertian tentang seperangkat prin
Page 38 and 39: Pengertian Agraria Istilah ‘agrar
Page 40 and 41: a. Tanah, atau permukaan bumi. Jeni
Page 42 and 43: Sementara itu, dalam kajian hukum a
Page 44 and 45: semua alat produksi, termasuk sumbe
Page 46 and 47: negara dan dipergunakan untuk sebes
Page 48 and 49: hakikatnya hak perseorangan dan mas
Page 50 and 51: setelah reformasi tidak lagi menggu
Page 52 and 53: ekonstitusionalisasi agraria (bab I
Page 54 and 55: dalam kebijakan kolonial melalui Ag
Page 56: Konstitusi agraria menjadi titik ed
Page 59 and 60: masyarakat adat tehadap wilayahnya
Page 61 and 62: sidang BPUPKI, ketentuan tersebut d
Page 63 and 64: dengan “Soal Perekonomian Indones
Page 65 and 66: formulasi dari dari Pasal 33 UUD 19
Page 67 and 68: Dekonstitusionalisasi Agraria dalam
Page 69 and 70: konsesi tambang Belanda yang telah
Page 71 and 72: yang baik dari Konstitusi RIS. Kons
Page 73 and 74: sosial dari hak milik itu adalah pr
Page 75 and 76: Kembali kepada UUD 1945 Pada 5 Juli
Page 77 and 78: Terdapat beberapa istilah dipakai o
Page 79 and 80: seperti dia sangat sedikit (Asshidd
Page 81 and 82:
Ketentuan di atas memisahkan antara
Page 83 and 84:
tanah dan sumber daya alam lainnya
Page 86 and 87:
B A B III KONSTITUSI AGRARIA DALAM
Page 88 and 89:
Apa yang disampaikan oleh Jacoby ti
Page 90 and 91:
Para pejuang kemerdekaan tersebut m
Page 92 and 93:
perlu mengangkat seorang menteri ur
Page 94 and 95:
Seharusnya Dimasukkan dalam sebuah
Page 96 and 97:
Kontribusi Seksi Agraria UGM sangat
Page 98 and 99:
daerah-daerah swatantra dan masyara
Page 100 and 101:
Agraria UGM dibawah Notonagoro. Dal
Page 102 and 103:
atau individu yang mengatasnamakan
Page 104 and 105:
negara dan warga negara dengan tana
Page 106 and 107:
dan negara yang berlandaskan persat
Page 108 and 109:
UU No. 11 Tahun 1959 tentang Pembat
Page 110 and 111:
melalui koperasi serta perusahaan n
Page 112 and 113:
4. 38 Perusahaan perkebunan tembaka
Page 114 and 115:
yang luas-luas itu dipotong separo
Page 116 and 117:
Negara pemindahan tersebut perlu di
Page 118 and 119:
usaha-usaha yang telah dijalankan o
Page 120 and 121:
Indonesia. Lebih lanjut disebutkan
Page 122 and 123:
(PETANI) yang berafiliasi dengan PN
Page 124 and 125:
456.664 Ha dengan 512.139 keluarga
Page 126 and 127:
menyentuh daerah Jawa, Bali, Nusa T
Page 128 and 129:
dan terakhir di tahun 1963 selama t
Page 130 and 131:
Azis Saleh) di bawah Menteri Inti B
Page 132 and 133:
ditentukan oleh Soeharto selaku pen
Page 134 and 135:
Pengadilan Land Reform ini dibubark
Page 136 and 137:
B A B IV KONSTITUSI AGRARIA DALAM R
Page 138 and 139:
erujung kepada pergantian pemerinta
Page 140 and 141:
tersebut menyatakan, bahwa Presiden
Page 142 and 143:
lembaga perwakilan rakyat, sedang p
Page 144 and 145:
tahapan-tahapan pelaksanaan serangk
Page 146 and 147:
Pada bidang agraria dikeluarkan UU
Page 148 and 149:
tersebut maka proses pembangunan ce
Page 150 and 151:
Sebuah data yang dikeluarkan oleh F
Page 152 and 153:
untuk menegaskan batas wilayah repu
Page 154 and 155:
hidup. Sebagai tindak lanjut dari h
Page 156 and 157:
Sebelum dua undang-undang tersebut,
Page 158 and 159:
pemerintahannya dibentuklah kabinet
Page 160 and 161:
Hasan, yang banyak memiliki konsesi
Page 162 and 163:
oleh rezim otoritarian Soeharto yan
Page 164 and 165:
ekstensifikasi, diversifikasi, dan
Page 166 and 167:
Soeharto diundang untuk berpidato d
Page 168 and 169:
perlengkapan pertanian. Penggunaan
Page 170 and 171:
Tabel 5. Karakteristik Sengketa Tan
Page 172 and 173:
masukan non-organik seperti pestisi
Page 174:
an pemerintahan Orde Baru sudah mul
Page 177 and 178:
dibentuk sejumlah ketetapan MPR seb
Page 179 and 180:
alam itu diarahkan dan faktor-fakto
Page 181 and 182:
Berkaitan dengan pertanahan di dala
Page 183 and 184:
pertanahan yang andal; (2) Penegaka
Page 185 and 186:
1) Prinsip Negara Kesatuan Republik
Page 187 and 188:
oleh berbagai pihak untuk menancapk
Page 189 and 190:
Kemudian dengan meminjam kekuatan I
Page 191 and 192:
Tabel 7. Undang-undang bidang tanah
Page 193 and 194:
Tahun Produk Kebijakan Keterangan U
Page 195 and 196:
Pada periode ini setidaknya lebih d
Page 197 and 198:
Sektoralisme dalam Pengurusan Tanah
Page 199 and 200:
Sektor Agraria Instansi Pemerintah
Page 201 and 202:
Kalimantan Timur memberitakan bahwa
Page 203 and 204:
6. Izin Usaha Pengolahan Migas 7. I
Page 205 and 206:
terutama dalam hal kegiatan yang ak
Page 207 and 208:
2014:34-5). Jadi dalam konteks ini
Page 209 and 210:
4. Rancangan undang-undang yang ber
Page 211 and 212:
No Undang-undang Penanggung-jawab T
Page 213 and 214:
memajukan hak asasi manusia dan hak
Page 215 and 216:
hingga program yang hanya memfokusk
Page 217 and 218:
Mangkusubroto), Kementerian Pertani
Page 219 and 220:
BPN pada tahun 2010 mensinyalir 52%
Page 221 and 222:
semakin massif dikarenakan daerah j
Page 224 and 225:
B A B VI MAHKAMAH KONSTITUSI ANAK K
Page 226 and 227:
eview menjadi terkenal di seluruh p
Page 228 and 229:
protectorof the constitution). Seja
Page 230 and 231:
Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda
Page 232 and 233:
Lalu bagaimana sifat dari amar putu
Page 234 and 235:
Siapa Pengguna Mahkamah Konstitusi
Page 236 and 237:
perkembangannya dijadikan sebagai t
Page 238 and 239:
menyangkut orang-orang tertentu. Di
Page 240 and 241:
B A B VII PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH
Page 242 and 243:
seluruhnya maupun dikabulkan sebagi
Page 244 and 245:
erkaitan dengan pemisahan (unbundli
Page 246 and 247:
penegakan hukum agar pelaksanaan pe
Page 248 and 249:
harus dipahami bersifat relatif dal
Page 250 and 251:
materil. Dalam putusan yang dibacak
Page 252 and 253:
Mahkamah menilai bahwa prinsip sebe
Page 254 and 255:
yang bersifat transisional yang dib
Page 256 and 257:
dan Suyanto, dkk sebanyak 2063 WNI
Page 258 and 259:
Komersialisasi air Para Pemohon men
Page 260 and 261:
ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 194
Page 262 and 263:
kepada negara tanpa hak menuntut ga
Page 264 and 265:
Migas, sementara kewenangan untuk m
Page 266 and 267:
Mahkamah Konstitusi mengelak membat
Page 268 and 269:
erdaya saing; (2) Asas berkelanjuta
Page 270 and 271:
perundang-undangan sektoral, sedang
Page 272 and 273:
Sebagai suatu perekonomian yang dis
Page 274 and 275:
12. PUU Ketenagalistrikan II: Mempe
Page 276 and 277:
No. 30 Tahun 2009 tidak mengandung
Page 278 and 279:
a. Penerapan peraturan perundang-un
Page 280 and 281:
dan didirikan sesuai dengan peratur
Page 282 and 283:
masyarakat adat dan nelayan tradisi
Page 284 and 285:
“dikuasai” dan “dipergunakan
Page 286 and 287:
pemilik kebun menebang pohon-pohon
Page 288 and 289:
Menteri Pertanian dan Agraria Nomor
Page 290 and 291:
dalam peta dasar pendaftaran tanah
Page 292 and 293:
Pemerintah pusat paling mengetahui
Page 294 and 295:
penyelenggaraan penataan ruang. Pen
Page 296 and 297:
administrasi negara tidak boleh ber
Page 298 and 299:
20. PUU Minerba II: Pembatasan terh
Page 300 and 301:
menghindari munculnya tumpang tindi
Page 302 and 303:
dahulu ditetapkannya WPN sebelum me
Page 304 and 305:
termasuk dalam kelompok masyarakat
Page 306 and 307:
dimaksudkan untuk membedakan kemamp
Page 308 and 309:
atau kawasan hutan sebagai bukan ka
Page 310 and 311:
tetapi tidak memberikan manfaat seb
Page 312 and 313:
Pemerintah tidak dapat secara langs
Page 314 and 315:
atau di Wilayah Kerja, sehingga BUM
Page 316 and 317:
25. PUU Minerba V: Penentuan WP, WU
Page 318 and 319:
Sementara itu, berkaitan dengan fra
Page 320 and 321:
Jalan tol sebagai kepentingan umum
Page 322 and 323:
hukum tetap, tentulah tidak dapat d
Page 324 and 325:
kehidupan kenegaraan ditujukan untu
Page 326 and 327:
ahkan dengan putusan pengadilan seb
Page 328 and 329:
Hutan negara (hutan adat bagian dar
Page 330 and 331:
Pengukuhan kawasan hutan harus memp
Page 332 and 333:
isa memanfaatkan wilayahnya untuk k
Page 334 and 335:
“Menimbang bahwa terlepas dari Pe
Page 336 and 337:
sudah diberikan kepada Pemerintah P
Page 338 and 339:
dimiliki oleh Penanam Modal Asing a
Page 340 and 341:
dengan resiko bersama antara Pemeri
Page 342 and 343:
Hakim Konstitusi Harjono, Maria Far
Page 344 and 345:
Karya. Dengan pertimbangan tersebut
Page 346 and 347:
mengutip pendapat dari Randal N. Gr
Page 348 and 349:
tersebut. Dalam pengujian undang-un
Page 350 and 351:
Para pengusaha pun juga menjadikan
Page 352 and 353:
C. Siasat Pemerintah dan DPR “Men
Page 354 and 355:
Pemerintah juga melakukan siasat da
Page 356 and 357:
untuk ditetapkan sebagai kawasan hu
Page 358:
Pertimbangan hukum dan pendapat Mah
Page 361 and 362:
kepadanya untuk melakukan apa saja
Page 363 and 364:
Kelompok judicial renstrain yang he
Page 365 and 366:
peradilan guna menegakkan hukum dan
Page 367 and 368:
sebagaimana ditegaskan oleh Mahkama
Page 369 and 370:
aparat keamanan dan penegak hukum m
Page 371 and 372:
Dalam melakukan pengaturan, sebagai
Page 373 and 374:
perundang-undangan. Suatu tindakan
Page 375 and 376:
dapat dilakukan oleh Badan Usaha Te
Page 377 and 378:
pengurusan dilakukan oleh pemerinta
Page 379 and 380:
erjalannya proses pembangunan melal
Page 381 and 382:
wilayah pertambangan, pemerintah ha
Page 383 and 384:
Dalam menyelesaikan konflik sumber
Page 385 and 386:
dasar konstitusional yang paling se
Page 387 and 388:
Tabel 14. Penjelasan Mahkamah Konst
Page 389 and 390:
Meskipun Mahkamah Konstitusi telah
Page 391 and 392:
karena pengukuhan kawasan hutan. Ha
Page 393 and 394:
menurut Mahkamah Konstitusi ketentu
Page 395 and 396:
keadilan sosial. Dalam masyarakat y
Page 398:
BAGIAN IV KONSTITUSIONALISME REFORM
Page 401 and 402:
sejumlah peraturan perundang-undang
Page 403 and 404:
atau diberikan hadiah oleh raja-raj
Page 405 and 406:
di negeri Belanda. 68 Konstelasi po
Page 407 and 408:
dipelihara dan tidak ada pemiliknya
Page 409 and 410:
telah memiliki banyak kontribusi me
Page 411 and 412:
Konsepsi Hak Menguasai Negara Terbe
Page 413 and 414:
negara dengan tanah dalam perumusan
Page 415 and 416:
yang disebutnya sebagai hak bangsa,
Page 417 and 418:
perusahaan asing serta melakukan pe
Page 419 and 420:
penggunaan, persediaan dan pemeliha
Page 421 and 422:
serupa juga terjadi di berbagai sek
Page 423 and 424:
Dilihat dari konteks ekonomi politi
Page 425 and 426:
Berbeda dengan Prinsip Domein Verkl
Page 427 and 428:
diakui keberadaannya sebagaimana di
Page 430 and 431:
B A B X DARI KONSTITUSI AGRARIA KE
Page 432 and 433:
Republik Indonesia, yaitu untuk men
Page 434 and 435:
41 perusahaan pada lokasi megaproye
Page 436 and 437:
Dalam kaitannya dengan hal itu, unt
Page 438 and 439:
pengunaan HMN melalui pemberian hak
Page 440 and 441:
oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota
Page 442 and 443:
Setidaknya ada dua hal penting yang
Page 444 and 445:
daya alam serta mencabut, mengubah
Page 446 and 447:
menerjemahkan prinsip-prinsip pemba
Page 448 and 449:
kabinet parlementer Sukiman-Suwiryo
Page 450 and 451:
dan sumber daya alam tidak saja din
Page 452 and 453:
eksplorasi, pengembangan, pemanfaat
Page 454 and 455:
memverifikasi dan memberkas kasus-k
Page 456 and 457:
idang ini merupakan bidang yang san
Page 458 and 459:
dikenal pula dengan asas pembuktian
Page 460 and 461:
Republik Indonesia yang dinyatakan
Page 462 and 463:
Tabel 16. Landasan Konstitusional m
Page 464 and 465:
dan masyarakat adat untuk memanfaat
Page 466:
yang lebih adil bagi rakyat Indones
Page 469 and 470:
Karakterisasi Konflik-konflik Agrar
Page 471 and 472:
Bagan 1: Kerangka Penjelas Sebab-Ak
Page 473 and 474:
erbasiskan tepung gandum, gula dan
Page 475 and 476:
1945 kita pergunakan sebagai rujuka
Page 477 and 478:
mengandalkan apa yang secara popule
Page 479 and 480:
tentang Ketenagalistrikan, MK menje
Page 482 and 483:
DAFTAR PUSTAKA Buku, disertasi dan
Page 484 and 485:
Asshiddiqie, Jimly dan Muhammad Ali
Page 486 and 487:
Crouch, Harold. 1999 Militer dan Po
Page 488 and 489:
Hatta,Mohammad. 1946 Ekonomi Indone
Page 490 and 491:
Lipton, Michael. 2009 Land reform i
Page 492 and 493:
Mustafainah, Aflina, dkk. 2004 Manu
Page 494 and 495:
http://eprints.undip.ac.id/3265/2/2
Page 496 and 497:
Sitorus, M.T. Felix. 2002 ‘Lingku
Page 498 and 499:
2009 Tanah dalam perspektif hak eko
Page 500 and 501:
Wheare, K. C. 1960 Modern constitut
Page 502:
Percepatan dan Perluasan Krisis Sos
Page 505 and 506:
11. UU Darurat No. 1 Tahun 1956 ten
Page 507 and 508:
14. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pe
Page 509 and 510:
of the Sea of 10 December 1982 rela
Page 511 and 512:
Lampiran 4. Tabel Putusan Mahkamah
Page 513 and 514:
23 PUU Kehutanan I: Konstitusionali
Page 516 and 517:
INDEKS A A. H. Nasution, 107 A.M. S
Page 518 and 519:
Dekrit Presiden, 15, 43-44, 51, 98,
Page 520 and 521:
I IHCS, 249 Iman Soetiknjo, 62, 64,
Page 522 and 523:
386, 401, 404, 410-412, 416, 421, 4
Page 524 and 525:
pengelolaan (beheersdaad), xi, 3, 8
Page 526 and 527:
Spinoza, 71, 383 Sri Adiningsih, 45
show all

KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?