KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Recommendations

Info

sudah diberikan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang- Undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Seandainya pun benar telah terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon, maka menurut Mahkamah Konstitusi, terhadap sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Meskipun demikian, di dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi memberikan arahan kepada para pihak dengan menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, Mahkamah perlu menegaskan, agar Menteri yang diberi wewenang oleh Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan,” memperhatikan aspirasi daerah dan masyarakat daerah tersebut serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Dalam kasus Pemohon a quo, mengenai kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sepenuhnya sudah diatur dalam UU 4/2009 dan harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seharusnya diselesaikan secara internal sebagai satu kesatuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang, antara lain, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.” Mahkamah Konstitusi memberikan arahan meskipun perkara ini tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, maka ada baiknya Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri ESDM dalam melakukan penetapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 305
(WIUP) memperhatikan kepentingan berbagai pihak termasuk memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat di daerah. 31. SKLN Divestasi 7% Saham PT. Newmont Nusa Tenggara: Presiden Vs DPR dan BPK Presiden Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono) mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan permasalahan apakah Presiden berwenang melakukan pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) tanpa memperoleh persetujuan dari DPR. Perkara ini registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara No. 2/SKLN-X/2012. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan Presiden karena menilai bahwa kewenangan Presiden untuk membeli 7% saham PT. NNT harus dengan persetujuan DPR. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini, Presiden tidak jadi membeli saham PT. NNT karena tidak disetujui oleh DPR. Dalam menangani perkara sengketa ini, baik Pemohon maupun Termohon mengajukan banyak ahli dari bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum ekonomi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya tidak mempersoalkan subjectum litis dari Pemohon (Presiden) maupun Termohon (DPR dan BPK), sebab ketiga lembaga negara tersebut merupakan lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Konstitusionalitas Kontrak Karya Perkara ini berkaitan dengan keberadaan Kontrak Karya (KK) di bidang pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. NNT yang ditandatangani pada 2 Desember 1986. Di dalam klausul Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya tersebut menentukan bahwa, “Perusahaan harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang 306 Konstitusionalisme Agraria
Page 2:
KONSTITUSIONALISME AGRARIA
Page 5 and 6:
KONSTITUSIONALISME AGRARIA © 2014
Page 8 and 9:
ENDORSEMENTS Setiap pembangunan nas
Page 10 and 11:
PENGANTAR PENERBIT Kami dengan sang
Page 12:
sosial’ tersebut. Pasal 33 UUD 19
Page 15 and 16:
ahkan konstitusi maritim (blue cons
Page 17 and 18:
konstitusi bertemu dengan kajian-ka
Page 19 and 20:
enar-benar memperhatikan desain kon
Page 21 and 22:
Ucapan terimakasih penulis sampaika
Page 23 and 24:
has sovereignty over all of land an
Page 25 and 26:
with regard to the decision of the
Page 27 and 28:
BAB VII BAB VIII BAGIAN IV BAB IX B
Page 29 and 30:
G30S GATT GBHN HMN HPH HTI HTR HuMa
Page 32:
Bagian I WACANA KONSTITUSI AGRARIA
Page 35 and 36:
suatu negara. Tanpa diatur di dalam
Page 37 and 38:
Namun, bila diperiksa lebih jauh, g
Page 39 and 40:
seperti dengan dikeluarkannya Agrar
Page 41 and 42:
Mengapa konstitusi agraria? Konstit
Page 43 and 44:
orang-orang yang memperjuangkan tan
Page 45 and 46:
Article XII Section 5: The State, s
Page 47 and 48:
juga Herman Willem Daendels dengan
Page 49 and 50:
di bidang pertanahan antara pemerin
Page 51 and 52:
kolonialisme tetap menaunginya. Per
Page 53 and 54:
Kelima, reformasi yang bergulir sej
Page 55 and 56:
agraria berkaitan dengan tanah air
Page 58 and 59:
B A B II PERKEMBANGAN KONSTITUSI AG
Page 60 and 61:
Dalam pandangan demikian, maka bagi
Page 62 and 63:
alam lainnya. Berkaitan dengan perm
Page 64 and 65:
“Dalam pasal 33 tercantum dasar d
Page 66 and 67:
dan sebagainya. Daerah-daerah itu m
Page 68 and 69:
membeli peralatan perang untuk meme
Page 70 and 71:
hak-hak atas persekutuan rakyat. Ha
Page 72 and 73:
UUD 1945. Di dalam Penjelasan UUDS
Page 74 and 75:
masing-masing mengajukan sendiri da
Page 76 and 77:
Amandemen UUD 1945: Konstitusi agra
Page 78 and 79:
sebab Orde Baru sendiri mengingkari
Page 80 and 81:
dengan ekonomi neoliberal. Tidak ba
Page 82 and 83:
Persoalan pengakuan bersyarat ini k
Page 84:
BAGIAN II KONSTITUSI AGRARIA DAN PE
Page 87 and 88:
anti-tesis atas kapitalisme-agraria
Page 89 and 90:
erkarakter kapitalisme-agraris, yan
Page 91 and 92:
Sarimin Reksodihardjo, yaitu hak mi
Page 93 and 94:
tentang tanah pertanian, melainkan
Page 95 and 96:
umum dan batas penguasaan/pemilikan
Page 97 and 98:
Paham Negara Integralistik dalam Ha
Page 99 and 100:
Pidato Soepomo demikian mengandaika
Page 101 and 102:
2. Negara sebagai subyek, diberi ke
Page 103 and 104:
prinsip pemandu kebijakan negara (d
Page 105 and 106:
menentukan hubungan-hubungan hukum
Page 107 and 108:
kedudukan dihadapan hukum, terutama
Page 109 and 110:
erubah menjadi UU No. 15 Tahun 1962
Page 111 and 112:
Pemerintahan Nasional Republik Indo
Page 113 and 114:
pengawasan tentara, hingga tahun 19
Page 115 and 116:
Pemerintah pun mengalami dilema den
Page 117 and 118:
Berikutnya, dikeluarkan UU No. 1 Ta
Page 119 and 120:
e. Domienverklaring untuk residenti
Page 121 and 122:
yang tidak terkena oleh UU No. 86 t
Page 123 and 124:
eform. Surat-surat hutang land refo
Page 125 and 126:
Tabel di atas tidak menunjukkan has
Page 127 and 128:
melakukan mobilisasi kekuatan tandi
Page 129 and 130:
tanah dan sumber daya alam. Baru ke
Page 131 and 132:
Hamzah Atmohandoyo), dan Menteri Pe
Page 133 and 134:
d. UU No. 51 Prp. tahun 1960 tentan
Page 135 and 136:
membentuk sejumlah institusi penduk
Page 137 and 138:
agian ini menggunakan judul “Rezi
Page 139 and 140:
Tuan” (PT) Dengan Sebutan Bapak/I
Page 141 and 142:
1945. Sehingga dasar konstitusional
Page 143 and 144:
prioritas pembangunan ekonomi dituj
Page 145 and 146:
melainkan sebagai penata-gunaan tan
Page 147 and 148:
diatur dalam UUPA. Kelahiran dua un
Page 149 and 150:
eks PKI pada akhir tahun 1960-an. B
Page 151 and 152:
menyadarkan Soeharto. Setelah 1974,
Page 153 and 154:
Peraturan serupa di bidang kelautan
Page 155 and 156:
Pada periode tersebut, Menteri Nega
Page 157 and 158:
Namun sinkronisasi tersebut membutu
Page 159 and 160:
Pada Kabinet Pembangunan V (23 Mare
Page 161 and 162:
memenuhi hak-hak warga negara. Tida
Page 163 and 164:
Revolusi Hijau (Green Revolution) 2
Page 165 and 166:
produksi pertanian modern kepada pe
Page 167 and 168:
erbagai program-program pemerintah
Page 169 and 170:
erhasil membangun dasar-dasar perta
Page 171 and 172:
Sepanjang tahun 1980-an eskalasi se
Page 173 and 174:
sebaik-baiknya hubungan patron-clie
Page 176 and 177:
B A B V KONSTITUSI AGRARIA DALAM RE
Page 178 and 179:
2. Sebagai rangkaian dari efek bera
Page 180 and 181:
Ketetapan MPR Reformasi dan Pembaru
Page 182 and 183:
salah satu ciri sistem ekonomi kera
Page 184 and 185:
Hukum UGM pada 16 April 2001 menyep
Page 186 and 187:
pihak pemerintah maupun DPR. Hal in
Page 188 and 189:
sebesar $625,000. ADB menanggung $5
Page 190 and 191:
telah menuntun arah kebijakan yang
Page 192 and 193:
Tahun Produk Kebijakan Keterangan 2
Page 194 and 195:
Tahun Produk Kebijakan Keterangan 2
Page 196 and 197:
perusahaan penting negara seperti P
Page 198 and 199:
Tabel 6. Pembagian Sektor Pengurusa
Page 200 and 201:
Sektoralisasi menghadirkan banyak k
Page 202 and 203:
kawasan, izin usaha pemanfaatan jas
Page 204 and 205:
tergambar pada ciri-ciri HP-3 yang
Page 206 and 207:
Indonesia adalah “Mewujudkan Masy
Page 208 and 209:
Kelapa Sawit, Batubara, Alumina/Bau
Page 210 and 211:
Tabel 8. Undang-undang yang mengham
Page 212 and 213:
Daftar nomor satu dalam undang-unda
Page 214 and 215:
fundamental. Sertifikasi sebagai se
Page 216 and 217:
APBN. Di masa mendatang proses ini
Page 218 and 219:
(MS Kaban digantikan oleh Zulkifli
Page 220 and 221:
sumber daya alam telah melebihi lua
Page 222:
BAGIAN III KONSTITUSI AGRARIA DAN M
Page 225 and 226:
mempergunakan Mahkamah Konstitusi u
Page 227 and 228:
Negara yang pertama kali mendirikan
Page 229 and 230:
1. Mahkamah Konstitusi berwenang me
Page 231 and 232:
perkara dengan pasal-pasal di dalam
Page 233 and 234:
yaitu (1) Kekuatan mengikat, (2) Ke
Page 235 and 236:
Catatan HuMa 42 pada tahun 2010 men
Page 237 and 238:
Kelebihan lain dari Mahkamah Konsti
Page 239 and 240:
kekuatan hukum mengikat dan bersifa
Page 241 and 242:
pengujian undang-undang. Pemohon me
Page 243 and 244:
Kontitusi. Oleh karena itu, kehadir
Page 245 and 246:
1) Pengaturan (regelendaad). Pengat
Page 247 and 248:
yang didanai oleh pemerintah (negar
Page 249 and 250:
pemisahan usaha pembangkitan, trans
Page 251 and 252:
kebijaksanaan energi dan ekonomi na
Page 253 and 254:
Perkara itu diregistrasi di Mahkama
Page 255 and 256:
masih dalam tahap studi kelayakan d
Page 257 and 258:
(b) Pasal 25 Universal Declaration
Page 259 and 260:
“Mengangkut” atau kata “Alat
Page 261 and 262:
untuk antara lain kepentingan keama
Page 263 and 264:
hukum adat. Kata-kata ”terkuat da
Page 265 and 266:
asal negaranya, 48 berkesesuaian de
Page 267 and 268:
dan ayat (2) bertentangan dengan pe
Page 269 and 270:
agi perseroan yang tidak melaksanak
Page 271 and 272:
didasari adanya kondisi sosial dan
Page 273 and 274:
Pemohon sebagaimana tercantum dalam
Page 275 and 276:
4) Ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tah
Page 277 and 278:
prinsip atau surat izin penyelidika
Page 279 and 280:
kewenangan antara pemerintah dan pe
Page 281 and 282:
a. Inkonstitusionalitas HP3 Menurut
Page 283 and 284:
masyarakat tradisional yang secara
Page 285 and 286: terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
Page 287 and 288: (hak ulayat) atau dimiliki rakyat b
Page 289 and 290: Perlindungan masyarakat hukum adat
Page 291 and 292: pemohon dalam sidang pembacaan putu
Page 293 and 294: ketahanan lingkungan dan berdampak
Page 295 and 296: 19. PUU Kehutanan V: Konstitusional
Page 297 and 298: hutan; b. Penataan batas kawasan hu
Page 299 and 300: oleh pemerintah dalam menetapkan wi
Page 301 and 302: Penjelasannya, juga sekaligus untuk
Page 303 and 304: Rakyat Republik Indonesia, tanpa me
Page 305 and 306: adan-badan usaha yang tidak berbada
Page 307 and 308: hektare dan minimal 5.000 hektare,
Page 309 and 310: 24. PUU Migas III: Pengujian konsti
Page 311 and 312: mencukupi, kita pinjam tenaga asing
Page 313 and 314: Kontrak Kerja Sama tetap konstitusi
Page 315 and 316: Akibat hukum pembatalan BP Migas Da
Page 317 and 318: pembagian urusan pemerintahan dan k
Page 319 and 320: mempergunakannya tanpa asset dan ak
Page 321 and 322: memutuskan, tetapi harus membentuk
Page 323 and 324: Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 yang te
Page 325 and 326: merupakan suatu kategori khusus dar
Page 327 and 328: hutan hak. Namun Mahkamah Konstitus
Page 329 and 330: Masyarakat hukum adat sebagai subje
Page 331 and 332: “sepanjang kenyataannya masih ada
Page 333 and 334: persengketaan ini. UU Pemerintahan
Page 335: ahwa permohonan ini tidak dapat dit
Page 339 and 340: Salah satu pembatasan kewenangan Pr
Page 341 and 342: tetapi, Mahkamah Konstitusi berpend
Page 343 and 344: 2. Pre-emptive Right Hakim Konstitu
Page 345 and 346: DPR. Dalam hal tidak ada dana angga
Page 347 and 348: secara konstitusional tunduk pada k
Page 349 and 350: dibuat sejak reformasi paling banya
Page 351 and 352: Sementara itu dalam kaitan dengan k
Page 353 and 354: Tahun 2009, pemerintah dan DPR meng
Page 355 and 356: Tidak berhenti disitu, dalam UU No.
Page 357 and 358: Dalam proses pemeriksaan, jaksa mem
Page 360 and 361: B A B VIII KONSEPSI KONSTITUSIONAL
Page 362 and 363: tradisi hukum anglo-saxon seperti d
Page 364 and 365: Mahkamah Konstitusi melalui putusan
Page 366 and 367: yang dimaksud dengan dikuasai oleh
Page 368 and 369: produksi yang penting bagi negara d
Page 370 and 371: memakannya, maka singkong dapat men
Page 372 and 373: pengelolaan dapat juga dilakukan da
Page 374 and 375: administrasi pemerintahan yang sama
Page 376 and 377: penguasaan negara dalam Pasal 33 ay
Page 378 and 379: 3/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian
Page 380 and 381: No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan
Page 382 and 383: terkena dampak dari penetapan wilay
Page 384 and 385: “Pengaturan pembatasan luas tanah
Page 386 and 387:
tersebut ada pihak yang mengajukan
Page 388 and 389:
No Elemen Penjelasan 3 Sesuai denga
Page 390 and 391:
Hukum Adat Kenegerian Kuntu berada
Page 392 and 393:
Peranan Swasta dalam Pengelolaan Ta
Page 394 and 395:
Selain itu, Mahkamah Konstitusi dal
Page 396:
konsesi; serta (iii) tingkatan lema
Page 400 and 401:
B A B IX TIGA KONSEPSI PENGUASAAN N
Page 402 and 403:
Atas dasar hak octrooi, wilayah pen
Page 404 and 405:
pada dasarnya adalah sebuah kekelir
Page 406 and 407:
penafsiran terhadap Prinsip Domein
Page 408 and 409:
temurun (erfelijk individueel gebru
Page 410 and 411:
Vollenhoven, 2013:75). Penerapan pr
Page 412 and 413:
dengan Hak Menguasai dari Negara se
Page 414 and 415:
Konsep HMN di dalam UUPA lahir dala
Page 416 and 417:
ulayat dibebankan kepada masyarakat
Page 418 and 419:
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi P
Page 420 and 421:
audit, melakukan pengendalian dan m
Page 422 and 423:
Tabel 15. Perbandingan Tiga Konseps
Page 424 and 425:
erdasarkan penggolongan penduduk, y
Page 426 and 427:
kompensasi dan ganti rugi kepada pe
Page 428:
daya alam lainnya. Berbeda dengan P
Page 431 and 432:
orang di kampung yang mempertahanka
Page 433 and 434:
Salah satu dampak dari kebijakan ne
Page 435 and 436:
masyarakat untuk terlibat dan mempe
Page 437 and 438:
UUPA, maka semua peraturan pertanah
Page 439 and 440:
dijamin di dalam konstitusi. Dengan
Page 441 and 442:
Ketentuan berikutnya menetapkan bah
Page 443 and 444:
pelaksanaan program tersebut. Keter
Page 445 and 446:
mempergunakan prinsip-prinsip pemba
Page 447 and 448:
Konsolidasi dan Penataan Ulang Keme
Page 449 and 450:
pembiayaan yang lebih besar dan pen
Page 451 and 452:
Beberapa negara bahkan pernah melak
Page 453 and 454:
2. Kewenangan kementerian yang berk
Page 455 and 456:
DPD RI memiliki cakupan persoalan y
Page 457 and 458:
mediasi atau konsiliasi. Berbeda de
Page 459 and 460:
ights). 83 Pembentukan Pengadilan A
Page 461 and 462:
koreksi atas perlakuan yang tidak a
Page 463 and 464:
Pasal 28I ayat 3 Identitas budaya d
Page 465 and 466:
tanah dan sumber daya, sebagai hak
Page 468 and 469:
EPILOG Melanjutkan Indonesia dengan
Page 470 and 471:
konflik-konflik agraria struktural
Page 472 and 473:
Dasar data dari simplifikasi strate
Page 474 and 475:
pertanian rakyat (small-farm househ
Page 476 and 477:
Vollenhoven dalam penemuan hukum ad
Page 478 and 479:
daya alam, dan meletupnya konflik a
Page 480:
Noer Fauzi Rachman, PhD., adalah Di
Page 483 and 484:
Mahkamah Konstitusi Republik Indone
Page 485 and 486:
Bedner, Adriaan 2011 ‘Suatu pende
Page 487 and 488:
Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun G
Page 489 and 490:
Kartodihardjo, Hariadi dan Hira Jha
Page 491 and 492:
Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan d
Page 493 and 494:
Praptodihardjo, Singgih. 1984 ‘Se
Page 495 and 496:
Saleng, Abrar. 1999 Hak Penguasaan
Page 497 and 498:
1987 Proses Terjadinya UUPA, Peran
Page 499 and 500:
Unger, Roberto Mangabeira 2007 Teor
Page 501 and 502:
Seminar “Pembaruan Agraria untuk
Page 504 and 505:
Lampiran 1. Daftar Undang-undang ya
Page 506 and 507:
Page 508 and 509:
Page 510 and 511:
29. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Pe
Page 512 and 513:
11 PUU BUMN: Restrukturisasi dan Pr
Page 514:
TENTANG PENULIS Yance Arizona, SH.
Page 517 and 518:
Badan Pertanahan Nasional (BPN), 11
Page 519 and 520:
G G.J. Nolst Trenité, 16, 375, 377
Page 521 and 522:
422, 424-426, 438, 442, 445, 446, 4
Page 523 and 524:
Muso, 58 N Nabiel Makarim, 186 nasi
Page 525 and 526:
R R. Hermanses, Mr., 99 Rachmat Wit
Page 527:
209, 231, 353, 369, 379-387, 393-39
show all

KONSTITUSIONALISME AGRARIA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?