KONSTITUSIONALISME AGRARIA

UU No. 11 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan.
Sebelumnya telah ada UU No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi
Perusahaan-perusahaan Milik Belanda. Ketiga undang-undang itu
dapat pula dikategorikan sebagai upaya nasionalisasi dan land reform
sebab semua tanah-tanah dan sudah dijadikan untuk konsesi tambang
berdasarkan peraturan pertambangan Belanda (Indisceh Mijnwet)
diambil dan dikuasai oleh pemerintah.
Setelah melakukan pembatalan hak-hak pertambangan
perusahaan asing, pada tahun 1960 dikeluarkan dua undang-undang
penting yang menunjukan keseriusan pemerintah untuk menjadikan
pertambangan sebagai sumber pendapatan negara. Dikeluarkan Perpu
No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Perpu No. 40 Tahun
1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Kedua undangundang
itu mengatur bagaimana pertambangan akan diusahakan.
Berkaitan dengan pelaku usaha pertambangan diutamakan oleh
koperasi, perusahaan negara dan daerah, swasta nasional dan baru
apabila diperlukan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta
asing. Pihak yang diperbolehkan mengusahakan pertambangan
diberikan Kuasa Pertambangan. Kedua undang-undang tersebut juga
mengatur pencabutan hak atas tanah bila tanah tersebut dijadikan
wilayah pertambangan. Orang-orang yang memiliki hak atas
tanah yang tanahnya dijadikan wilayah pertambangan diwajibkan
memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas
tanah yang bersangkutan, jika kepadanya: sebelum pekerjaan dimulai,
dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya
yang sah, diberi tahukan tentang maksud dan tempat pekerjaanpekerjaan
itu akan dilakukan; dan diberi ganti kerugian atau jaminan
ganti kerugian itu terlebih dahulu. 20 Bedanya, UU No. 40 Prp Tahun
1960 memberikan keistimewaan kepada perusahaan negara untuk
menjadi satu-satunya perusahaan yang mengusahakan pertambangan
minyak dan gas bumi.
Untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, pemerintah
kemudian mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 1962 yang kemudian
20
Lihat Pasal 21 Perpu No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan.
Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 77