KONSTITUSIONALISME AGRARIA

ahwa permohonan ini tidak dapat diterima karena permohonan
bukan merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan baik Pemda Kab.
Kutai Timur yang diwakili oleh Bupati dan Menteri ESDM samasama
merupakan subjectum litis dalam sengketa kewenangan
lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945. Selanjutnya dalam penilaian mengenai objectum litis,
Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan keberadaan UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai
apa saja kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
UU Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi:
politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan
fiskal nasional; dan agama. Namun demikian, menurut Mahkamah
Konstitusi, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki
kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan
batubara [vide Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 UU Minerba]. Lebih
lanjut Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa kewenangan
pemerintah pusat itu didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) UUD
1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara” dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat” yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 ayat
(1) UU Minerba yang menyatakan, “Mineral dan batubara sebagai
sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional
yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat“.
Mahkamah Konstitusi menjelaskan, jika dikaitkan dengan
pembagian urusan atau kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah maka berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945
kewenangan pemerintah pusat dalam menangani urusan mineral dan
batubara sudah ditentukan secara jelas di dalam UU Minerba, artinya
304
Konstitusionalisme Agraria