KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Amandemen UUD 1945: Konstitusi agraria dalam bayangbayang
neoliberalisme
Reformasi 14 yang bergulir sejak berhentinya Soeharto sebagai
presiden pada tahun 1998 ditindaklanjuti dengan penataan sendisendi
kehidupan kenegaraan. Tak berapa lama setelah berhentinya
Soeharto, dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat
kali dalam empat tahun berturut-turut dari 1999 sampai 2002.
Amandemen UUD 1945 telah banyak mengubah fondasi struktur
ketatanegaraan Indonesia (Indrayana, 2007). Salah satu yang hendak
diubah di dalam UUD 1945 adalah Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD
1945 merupakan salah satu target yang hendak diubah oleh kelompok
ekonomi neoliberal dalam proses amandemen konstitusi (Susanti,
2002:3).
Mengenai
perdebatan seputar
amandemen Pasal
33 UUD 1945
direkam secara
baik oleh Jimly
Asshiddiqie dalam
buku Konstitusi
Ekonomi. Jimly
memaparkan
ketegangan yang
terjadi Pasal 33
UUD 1945 tersebut
antara ekonom yang
berpaham idealis,
Sebelum amandemen
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
yang diwakili oleh Mubyarto, Dawam Rahardjo, dan Sri-Edi Swasono,
dan ekonom yang berpaham pragmatis, seperti Boediono, Sri
Mulyani, Syahrir, dan Sri Adiningsih (Asshiddiqie, 2010:328).
14
Istilah Reformasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh IMF dan negaranegara
donor untuk melakukan perombakan ekonomi Orde Baru. Istilah ini mengalami
artikulasi dengan tuntutan perubahan politik dari gerakan mahasiswa pada tahun 1998
untuk menggulingkan Soeharto. (Robet, 2005:207-208).
Wacana Konstitusi Agraria 45