KONSTITUSIONALISME AGRARIA

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang
angkasa tersebut; (b) Menentukan dan mengatur hubunganhubungan
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang
angkasa; dan (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”
Ketiga, tiga tingkatan penguasaan negara. Berdasarkan lima
bentuk kewenangan penguasaan negara tersebut, Mahkamah
Konstitusi mengkonstruksi terdapat tiga tingkatan penguasaan
negara. Klasifikasi ke dalam tiga derajat penguasaan negara
itu menentukan seberapa besar intervensi pemerintah dalam
pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya untuk
dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Intervensi
negara yang paling kuat adalah ketika pemerintah terlibat langsung
dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya. Pada
titik ini, negara tidak saja menguasai, melainkan juga menjadi
pemilik, yaitu melalui kepemilikan saham dalam perusahaan.
Sehingga, pada tahap ini negara tidak saja berposisi sebagai badan
publik, melainkan juga diperlakukan sebagai badan privat yang
dapat menjadi pengemban hak milik perdata. Pada tingkat sedang
terdapat kewenangan untuk membuat kebijakan dan tindakan
pengurusan. Pembuatan kebijakan dilakukan pemerintah dengan
merumuskan dan mengadakan kebijakan tentang penguasaan,
penyediaan, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya.
Kebijakan dapat pula dilakukan oleh pemerintah dengan menyusun
perencanaan -perencanaan maupun mengeluarkan dan mencabut
fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi
(concessie). Tingkatan paling minimal dari penguasaan negara
adalah pengaturan dan pengawasan. Pengaturan dilakukan oleh
pemeritah maupun pemerintah daerah mulai dari pembuatan
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan
peraturan serta keputusan yang bersifat mengatur hubungan hukum
antara pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap tanah dan
sumber daya alam lainnya. Sedangkan pengawasan dilakukan oleh
pemerintah dalam rangka mengawasi, mengevaluasi, melakukan
388
Konstitusionalisme Agraria