KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Recommendations

Info

Hatta,Mohammad. 1946 Ekonomi Indonesia di Masa Datang, Pidato yang diucapkan sebagai Wakil Presiden dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946. 1954 Proklamasi dan Konstitusi. Jakarta: Djembatan. 1977 Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Mutiara. Hayati, Sri. 2003 Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitanya Dengan Investasi, Disertasi, Universitas Airlangga, Indrayana, Denny 2007 UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran, Bandung: Mizan Ismail, Nurhasan. 2006 Perkembangan Hukum Pertanahan di Indonesia. Suatu Pendekatan Ekonomi Politik. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2007 Perkembangan hukum pertanahan. Pendekatan ekonomipolitik, Jakarta: HuMa dan Magister Hukum UGM. Jacoby, Erich H. 1961 Agrarian Unrest in Southeast Asia. New York: Columbia University Press. Joewono. 1984 Menyingkap Tabir UUPA, Jakarta Kartodihardjo, Hariadi. 1999 Belenggu IMF dan World Bank Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia., Bogor: Pustaka Latin. Daftar Pustaka 457
Kartodihardjo, Hariadi dan Hira Jhamtani 2009 Politik lingkungan dan kekuasaan di Indonesia, Jakarta: Equinox Kartodihardjo, Sartono dan Nugroho Notosusanto. 1975 Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kelsen, Hans 2005 The pure theoy of law, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd Komnas HAM Tanpa tahun. Lembar fakta HAM, Edisi III, Jakarta: Komnas HAM. Konsorsium Pembaruan Agraria 2001 Database konflik agraria KPA , resume, input data sampai dengan 31 Desember 2001. 2011 Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2011: Tahun perampasan tanah dan Kekerasan terhadap Rakyat. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria, 1998 Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria, Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat Atas Sumber Agraria, Jakarta: KRHN dan KPA Kuntowijoyo, 1992 Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman. Yogyakarta: Lembaga Penyadaran Rakyat Pedesaan. Liddle, William R. 1996 Leadership and Culture in Indonesian Politics, Sydney: Allen and Unwin 458 Konstitusionalisme Agraria
Page 2:
KONSTITUSIONALISME AGRARIA
Page 5 and 6:
KONSTITUSIONALISME AGRARIA © 2014
Page 8 and 9:
ENDORSEMENTS Setiap pembangunan nas
Page 10 and 11:
PENGANTAR PENERBIT Kami dengan sang
Page 12:
sosial’ tersebut. Pasal 33 UUD 19
Page 15 and 16:
ahkan konstitusi maritim (blue cons
Page 17 and 18:
konstitusi bertemu dengan kajian-ka
Page 19 and 20:
enar-benar memperhatikan desain kon
Page 21 and 22:
Ucapan terimakasih penulis sampaika
Page 23 and 24:
has sovereignty over all of land an
Page 25 and 26:
with regard to the decision of the
Page 27 and 28:
BAB VII BAB VIII BAGIAN IV BAB IX B
Page 29 and 30:
G30S GATT GBHN HMN HPH HTI HTR HuMa
Page 32:
Bagian I WACANA KONSTITUSI AGRARIA
Page 35 and 36:
suatu negara. Tanpa diatur di dalam
Page 37 and 38:
Namun, bila diperiksa lebih jauh, g
Page 39 and 40:
seperti dengan dikeluarkannya Agrar
Page 41 and 42:
Mengapa konstitusi agraria? Konstit
Page 43 and 44:
orang-orang yang memperjuangkan tan
Page 45 and 46:
Article XII Section 5: The State, s
Page 47 and 48:
juga Herman Willem Daendels dengan
Page 49 and 50:
di bidang pertanahan antara pemerin
Page 51 and 52:
kolonialisme tetap menaunginya. Per
Page 53 and 54:
Kelima, reformasi yang bergulir sej
Page 55 and 56:
agraria berkaitan dengan tanah air
Page 58 and 59:
B A B II PERKEMBANGAN KONSTITUSI AG
Page 60 and 61:
Dalam pandangan demikian, maka bagi
Page 62 and 63:
alam lainnya. Berkaitan dengan perm
Page 64 and 65:
“Dalam pasal 33 tercantum dasar d
Page 66 and 67:
dan sebagainya. Daerah-daerah itu m
Page 68 and 69:
membeli peralatan perang untuk meme
Page 70 and 71:
hak-hak atas persekutuan rakyat. Ha
Page 72 and 73:
UUD 1945. Di dalam Penjelasan UUDS
Page 74 and 75:
masing-masing mengajukan sendiri da
Page 76 and 77:
Amandemen UUD 1945: Konstitusi agra
Page 78 and 79:
sebab Orde Baru sendiri mengingkari
Page 80 and 81:
dengan ekonomi neoliberal. Tidak ba
Page 82 and 83:
Persoalan pengakuan bersyarat ini k
Page 84:
BAGIAN II KONSTITUSI AGRARIA DAN PE
Page 87 and 88:
anti-tesis atas kapitalisme-agraria
Page 89 and 90:
erkarakter kapitalisme-agraris, yan
Page 91 and 92:
Sarimin Reksodihardjo, yaitu hak mi
Page 93 and 94:
tentang tanah pertanian, melainkan
Page 95 and 96:
umum dan batas penguasaan/pemilikan
Page 97 and 98:
Paham Negara Integralistik dalam Ha
Page 99 and 100:
Pidato Soepomo demikian mengandaika
Page 101 and 102:
2. Negara sebagai subyek, diberi ke
Page 103 and 104:
prinsip pemandu kebijakan negara (d
Page 105 and 106:
menentukan hubungan-hubungan hukum
Page 107 and 108:
kedudukan dihadapan hukum, terutama
Page 109 and 110:
erubah menjadi UU No. 15 Tahun 1962
Page 111 and 112:
Pemerintahan Nasional Republik Indo
Page 113 and 114:
pengawasan tentara, hingga tahun 19
Page 115 and 116:
Pemerintah pun mengalami dilema den
Page 117 and 118:
Berikutnya, dikeluarkan UU No. 1 Ta
Page 119 and 120:
e. Domienverklaring untuk residenti
Page 121 and 122:
yang tidak terkena oleh UU No. 86 t
Page 123 and 124:
eform. Surat-surat hutang land refo
Page 125 and 126:
Tabel di atas tidak menunjukkan has
Page 127 and 128:
melakukan mobilisasi kekuatan tandi
Page 129 and 130:
tanah dan sumber daya alam. Baru ke
Page 131 and 132:
Hamzah Atmohandoyo), dan Menteri Pe
Page 133 and 134:
d. UU No. 51 Prp. tahun 1960 tentan
Page 135 and 136:
membentuk sejumlah institusi penduk
Page 137 and 138:
agian ini menggunakan judul “Rezi
Page 139 and 140:
Tuan” (PT) Dengan Sebutan Bapak/I
Page 141 and 142:
1945. Sehingga dasar konstitusional
Page 143 and 144:
prioritas pembangunan ekonomi dituj
Page 145 and 146:
melainkan sebagai penata-gunaan tan
Page 147 and 148:
diatur dalam UUPA. Kelahiran dua un
Page 149 and 150:
eks PKI pada akhir tahun 1960-an. B
Page 151 and 152:
menyadarkan Soeharto. Setelah 1974,
Page 153 and 154:
Peraturan serupa di bidang kelautan
Page 155 and 156:
Pada periode tersebut, Menteri Nega
Page 157 and 158:
Namun sinkronisasi tersebut membutu
Page 159 and 160:
Pada Kabinet Pembangunan V (23 Mare
Page 161 and 162:
memenuhi hak-hak warga negara. Tida
Page 163 and 164:
Revolusi Hijau (Green Revolution) 2
Page 165 and 166:
produksi pertanian modern kepada pe
Page 167 and 168:
erbagai program-program pemerintah
Page 169 and 170:
erhasil membangun dasar-dasar perta
Page 171 and 172:
Sepanjang tahun 1980-an eskalasi se
Page 173 and 174:
sebaik-baiknya hubungan patron-clie
Page 176 and 177:
B A B V KONSTITUSI AGRARIA DALAM RE
Page 178 and 179:
2. Sebagai rangkaian dari efek bera
Page 180 and 181:
Ketetapan MPR Reformasi dan Pembaru
Page 182 and 183:
salah satu ciri sistem ekonomi kera
Page 184 and 185:
Hukum UGM pada 16 April 2001 menyep
Page 186 and 187:
pihak pemerintah maupun DPR. Hal in
Page 188 and 189:
sebesar $625,000. ADB menanggung $5
Page 190 and 191:
telah menuntun arah kebijakan yang
Page 192 and 193:
Tahun Produk Kebijakan Keterangan 2
Page 194 and 195:
Tahun Produk Kebijakan Keterangan 2
Page 196 and 197:
perusahaan penting negara seperti P
Page 198 and 199:
Tabel 6. Pembagian Sektor Pengurusa
Page 200 and 201:
Sektoralisasi menghadirkan banyak k
Page 202 and 203:
kawasan, izin usaha pemanfaatan jas
Page 204 and 205:
tergambar pada ciri-ciri HP-3 yang
Page 206 and 207:
Indonesia adalah “Mewujudkan Masy
Page 208 and 209:
Kelapa Sawit, Batubara, Alumina/Bau
Page 210 and 211:
Tabel 8. Undang-undang yang mengham
Page 212 and 213:
Daftar nomor satu dalam undang-unda
Page 214 and 215:
fundamental. Sertifikasi sebagai se
Page 216 and 217:
APBN. Di masa mendatang proses ini
Page 218 and 219:
(MS Kaban digantikan oleh Zulkifli
Page 220 and 221:
sumber daya alam telah melebihi lua
Page 222:
BAGIAN III KONSTITUSI AGRARIA DAN M
Page 225 and 226:
mempergunakan Mahkamah Konstitusi u
Page 227 and 228:
Negara yang pertama kali mendirikan
Page 229 and 230:
1. Mahkamah Konstitusi berwenang me
Page 231 and 232:
perkara dengan pasal-pasal di dalam
Page 233 and 234:
yaitu (1) Kekuatan mengikat, (2) Ke
Page 235 and 236:
Catatan HuMa 42 pada tahun 2010 men
Page 237 and 238:
Kelebihan lain dari Mahkamah Konsti
Page 239 and 240:
kekuatan hukum mengikat dan bersifa
Page 241 and 242:
pengujian undang-undang. Pemohon me
Page 243 and 244:
Kontitusi. Oleh karena itu, kehadir
Page 245 and 246:
1) Pengaturan (regelendaad). Pengat
Page 247 and 248:
yang didanai oleh pemerintah (negar
Page 249 and 250:
pemisahan usaha pembangkitan, trans
Page 251 and 252:
kebijaksanaan energi dan ekonomi na
Page 253 and 254:
Perkara itu diregistrasi di Mahkama
Page 255 and 256:
masih dalam tahap studi kelayakan d
Page 257 and 258:
(b) Pasal 25 Universal Declaration
Page 259 and 260:
“Mengangkut” atau kata “Alat
Page 261 and 262:
untuk antara lain kepentingan keama
Page 263 and 264:
hukum adat. Kata-kata ”terkuat da
Page 265 and 266:
asal negaranya, 48 berkesesuaian de
Page 267 and 268:
dan ayat (2) bertentangan dengan pe
Page 269 and 270:
agi perseroan yang tidak melaksanak
Page 271 and 272:
didasari adanya kondisi sosial dan
Page 273 and 274:
Pemohon sebagaimana tercantum dalam
Page 275 and 276:
4) Ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tah
Page 277 and 278:
prinsip atau surat izin penyelidika
Page 279 and 280:
kewenangan antara pemerintah dan pe
Page 281 and 282:
a. Inkonstitusionalitas HP3 Menurut
Page 283 and 284:
masyarakat tradisional yang secara
Page 285 and 286:
terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
Page 287 and 288:
(hak ulayat) atau dimiliki rakyat b
Page 289 and 290:
Perlindungan masyarakat hukum adat
Page 291 and 292:
pemohon dalam sidang pembacaan putu
Page 293 and 294:
ketahanan lingkungan dan berdampak
Page 295 and 296:
19. PUU Kehutanan V: Konstitusional
Page 297 and 298:
hutan; b. Penataan batas kawasan hu
Page 299 and 300:
oleh pemerintah dalam menetapkan wi
Page 301 and 302:
Penjelasannya, juga sekaligus untuk
Page 303 and 304:
Rakyat Republik Indonesia, tanpa me
Page 305 and 306:
adan-badan usaha yang tidak berbada
Page 307 and 308:
hektare dan minimal 5.000 hektare,
Page 309 and 310:
24. PUU Migas III: Pengujian konsti
Page 311 and 312:
mencukupi, kita pinjam tenaga asing
Page 313 and 314:
Kontrak Kerja Sama tetap konstitusi
Page 315 and 316:
Akibat hukum pembatalan BP Migas Da
Page 317 and 318:
pembagian urusan pemerintahan dan k
Page 319 and 320:
mempergunakannya tanpa asset dan ak
Page 321 and 322:
memutuskan, tetapi harus membentuk
Page 323 and 324:
Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 yang te
Page 325 and 326:
merupakan suatu kategori khusus dar
Page 327 and 328:
hutan hak. Namun Mahkamah Konstitus
Page 329 and 330:
Masyarakat hukum adat sebagai subje
Page 331 and 332:
“sepanjang kenyataannya masih ada
Page 333 and 334:
persengketaan ini. UU Pemerintahan
Page 335 and 336:
ahwa permohonan ini tidak dapat dit
Page 337 and 338:
(WIUP) memperhatikan kepentingan be
Page 339 and 340:
Salah satu pembatasan kewenangan Pr
Page 341 and 342:
tetapi, Mahkamah Konstitusi berpend
Page 343 and 344:
2. Pre-emptive Right Hakim Konstitu
Page 345 and 346:
DPR. Dalam hal tidak ada dana angga
Page 347 and 348:
secara konstitusional tunduk pada k
Page 349 and 350:
dibuat sejak reformasi paling banya
Page 351 and 352:
Sementara itu dalam kaitan dengan k
Page 353 and 354:
Tahun 2009, pemerintah dan DPR meng
Page 355 and 356:
Tidak berhenti disitu, dalam UU No.
Page 357 and 358:
Dalam proses pemeriksaan, jaksa mem
Page 360 and 361:
B A B VIII KONSEPSI KONSTITUSIONAL
Page 362 and 363:
tradisi hukum anglo-saxon seperti d
Page 364 and 365:
Mahkamah Konstitusi melalui putusan
Page 366 and 367:
yang dimaksud dengan dikuasai oleh
Page 368 and 369:
produksi yang penting bagi negara d
Page 370 and 371:
memakannya, maka singkong dapat men
Page 372 and 373:
pengelolaan dapat juga dilakukan da
Page 374 and 375:
administrasi pemerintahan yang sama
Page 376 and 377:
penguasaan negara dalam Pasal 33 ay
Page 378 and 379:
3/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian
Page 380 and 381:
No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan
Page 382 and 383:
terkena dampak dari penetapan wilay
Page 384 and 385:
“Pengaturan pembatasan luas tanah
Page 386 and 387:
tersebut ada pihak yang mengajukan
Page 388 and 389:
No Elemen Penjelasan 3 Sesuai denga
Page 390 and 391:
Hukum Adat Kenegerian Kuntu berada
Page 392 and 393:
Peranan Swasta dalam Pengelolaan Ta
Page 394 and 395:
Selain itu, Mahkamah Konstitusi dal
Page 396:
konsesi; serta (iii) tingkatan lema
Page 400 and 401:
B A B IX TIGA KONSEPSI PENGUASAAN N
Page 402 and 403:
Atas dasar hak octrooi, wilayah pen
Page 404 and 405:
pada dasarnya adalah sebuah kekelir
Page 406 and 407:
penafsiran terhadap Prinsip Domein
Page 408 and 409:
temurun (erfelijk individueel gebru
Page 410 and 411:
Vollenhoven, 2013:75). Penerapan pr
Page 412 and 413:
dengan Hak Menguasai dari Negara se
Page 414 and 415:
Konsep HMN di dalam UUPA lahir dala
Page 416 and 417:
ulayat dibebankan kepada masyarakat
Page 418 and 419:
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi P
Page 420 and 421:
audit, melakukan pengendalian dan m
Page 422 and 423:
Tabel 15. Perbandingan Tiga Konseps
Page 424 and 425:
erdasarkan penggolongan penduduk, y
Page 426 and 427:
kompensasi dan ganti rugi kepada pe
Page 428:
daya alam lainnya. Berbeda dengan P
Page 431 and 432:
orang di kampung yang mempertahanka
Page 433 and 434:
Salah satu dampak dari kebijakan ne
Page 435 and 436:
masyarakat untuk terlibat dan mempe
Page 437 and 438: UUPA, maka semua peraturan pertanah
Page 439 and 440: dijamin di dalam konstitusi. Dengan
Page 441 and 442: Ketentuan berikutnya menetapkan bah
Page 443 and 444: pelaksanaan program tersebut. Keter
Page 445 and 446: mempergunakan prinsip-prinsip pemba
Page 447 and 448: Konsolidasi dan Penataan Ulang Keme
Page 449 and 450: pembiayaan yang lebih besar dan pen
Page 451 and 452: Beberapa negara bahkan pernah melak
Page 453 and 454: 2. Kewenangan kementerian yang berk
Page 455 and 456: DPD RI memiliki cakupan persoalan y
Page 457 and 458: mediasi atau konsiliasi. Berbeda de
Page 459 and 460: ights). 83 Pembentukan Pengadilan A
Page 461 and 462: koreksi atas perlakuan yang tidak a
Page 463 and 464: Pasal 28I ayat 3 Identitas budaya d
Page 465 and 466: tanah dan sumber daya, sebagai hak
Page 468 and 469: EPILOG Melanjutkan Indonesia dengan
Page 470 and 471: konflik-konflik agraria struktural
Page 472 and 473: Dasar data dari simplifikasi strate
Page 474 and 475: pertanian rakyat (small-farm househ
Page 476 and 477: Vollenhoven dalam penemuan hukum ad
Page 478 and 479: daya alam, dan meletupnya konflik a
Page 480: Noer Fauzi Rachman, PhD., adalah Di
Page 483 and 484: Mahkamah Konstitusi Republik Indone
Page 485 and 486: Bedner, Adriaan 2011 ‘Suatu pende
Page 487: Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun G
Page 491 and 492: Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan d
Page 493 and 494: Praptodihardjo, Singgih. 1984 ‘Se
Page 495 and 496: Saleng, Abrar. 1999 Hak Penguasaan
Page 497 and 498: 1987 Proses Terjadinya UUPA, Peran
Page 499 and 500: Unger, Roberto Mangabeira 2007 Teor
Page 501 and 502: Seminar “Pembaruan Agraria untuk
Page 504 and 505: Lampiran 1. Daftar Undang-undang ya
Page 510 and 511: 29. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Pe
Page 512 and 513: 11 PUU BUMN: Restrukturisasi dan Pr
Page 514: TENTANG PENULIS Yance Arizona, SH.
Page 517 and 518: Badan Pertanahan Nasional (BPN), 11
Page 519 and 520: G G.J. Nolst Trenité, 16, 375, 377
Page 521 and 522: 422, 424-426, 438, 442, 445, 446, 4
Page 523 and 524: Muso, 58 N Nabiel Makarim, 186 nasi
Page 525 and 526: R R. Hermanses, Mr., 99 Rachmat Wit
Page 527: 209, 231, 353, 369, 379-387, 393-39
show all

KONSTITUSIONALISME AGRARIA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?