KONSTITUSIONALISME AGRARIA

mengutip pendapat dari Randal N. Graham yang menyatakan
“law should be interpreted by reference to contemporary ideals,
with little or intention paid to legislative intent”. Dengan
pendekatan yang dinamis tersebut maka undang-undang
‘to be moulded in response to ‘needs which are identified
at the time the rule is being applied, either with reference to
the current rather the historic will of legislature, or with
respect to what the interpreter considers is dedicated under
the circumstances.”
Dengan penafsiran dinamis tersebut, maka yang
menjadi rujukan utama adalah contemporary ideals (ideide
kontemporer) yakni penguasaan negara atas bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang
dipergunakan untuk merespon/menjawab the needs atau
kebutuhan masyarakat masa kini pada saat suatu undangundang
itu diterapkan -- bukan merujuk pada kehendak
legislatif yang dirunut pada saat undang-undang tersebut
dibentuk-- yaitu untuk mempergunakan aset bangsa
tersebut untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Jika
mengikuti pendekatan demikian maka seharusnya persoalan
persetujuan DPR bukan merupakan persoalan besar, dan dapat
dirundingkan kembali demi tegaknya kedaulatan kita atas
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Jika demikian halnya, dalam perkara ini tidak ada pihak yang
menjadi the winner dan the looser karena yang harus
menjadi pemenang sejati adalah bangsa ini yang menikmati
kedaulatannya atas sumber daya alam sesuai amanat konstitusi.
6. UU APBN adalah penanda persetujuan DPR
Sementara itu hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi dalam
pendapatnya menyampaikan bahwa kegiatan pembelian 7%
saham divestasi PT. NNT merupakan salah satu kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat keperdataan,
sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan
kewenangan konstitusional Presiden. Pembelian tersebut
Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 315