KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Pada periode ini setidaknya lebih dari tiga puluh undangundang
yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya.
Kebanyakan dari undang-undang tersebut memperkenalkan
skema-skema pemanfaatan sumber daya alam yang baru. Skema
yang dikembangkan adalah model perizinan yang diberikan oleh
pemerintah pada tingkat pusat dan juga daerah. Fragmentasi
pengaturan agraria semakin banyak dan menjauh dari semangat yang
sebelumnya pernah ada di dalam UUPA. Bahkan perkembanganperkembangan
yang ada tidak dapat dikerangkakan dalam UUPA
yang mestinya menjadi undang-undang pokok atau undang-undang
payung untuk segala aktivitas yang berkaitan dengan tanah, air dan
kekayaan alam yang terkandung padanya.
Undang-undang yang lahir pada periode ini memfasilitasi
keterlibatan swasta yang lebih besar dalam pemanfaatan tanah
dan sumber daya alam lainnya. Upaya tersebut dilakukan dengan
menerapkan pendekatan ekonomi yang kuat dalam pemanfaatan
tanah dan sumber daya alam dengan mengabaikan persoalan hak
asasi manusia, keadilan dan kelestarian lingkungan. Fasilitasi
terhadap keterlibatan swasta yang lebih besar dilakukan dengan
memperkenalkan sejumlah mekanisme perizinan dan konsesi yang
mudah diakses oleh para pengusaha. Selain itu, undang-undang
juga hadir menjadi pembenar bagi “pencurian” harta milik rakyat
(het recht als instrument van diefstallen) (Sodiki, 2013 :32). Karakter
yang juga melekat pada undang-undang periode ini adalah semakin
banyaknya ketentuan tindak pidana yang sejatinya ditujukan untuk
mengkriminalisasi masyarakat yang sedang berkonflik baik dengan
perusahaan maupun dengan instansi pemerintah.
Pada level di bawah undang-undang juga terdapat peraturan
yang banyak disorot, diantaranya PP No. 36/2005 tentang Pengadaan
Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan
Umum, dan PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan
Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan. Di samping pada
regulasi, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang mendivestasi
164
Konstitusionalisme Agraria