KONSTITUSIONALISME AGRARIA

Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pada
peradilan lain yang ada di Indonesia sebab putusan Mahkamah
Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat
serta tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk
mengubahnya. Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri yang
bisa diajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau kemudian diajukan
kasasi serta peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Putusan
Mahkamah Konstitusi dikeluarkan untuk perkara yang diajukan
pertama dan terakhir. Artinya, apabila suatu perkara sudah pernah
ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, maka perkara itu tidak
dapat diajukan kembali kepada Mahkamah Konstitusi (nebis in
idem), kecuali pada hal-hal tertentu yang diajukan dengan dasar
konsititusionalitas yang berbeda.
Selain itu, hal-hal spesifik yang menjadi karakter dari putusan
Mahkamah Konstitusi antara lain dasar hukum untuk mengadilinya
adalah berdasarkan pada UUD 1945 beserta sesuai dengan alat
bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang
mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurangkurangnya
dua alat bukti serta juga mempertimbangkan faktafakta
yang terungkap dalam persidangan. Putusan Mahkamah
Konstitusi dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat oleh sembilan
hakim konstitusi. Setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang
ditangani. Dalam hal tidak bisa mencapai satu kata mufakat, maka
putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hakim konstitusi
yang tidak sependapat dengan putusan dari mayoritas hakim dapat
menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) atau alasan
berbeda (concurring opinion) yang ditampilkan di dalam putusan.
Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan secara
ringkas pokok permohonan, keterangan dan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan. Putusan juga berisi pertimbangan hukum
yang menjadi dasar hakim konsitusi dalam memutus perkara.
Bahkan Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan pendapat
mahkamah atas perkara yang sedang ditangani. Dalam konteks ini,
Mahkamah Konstitusi tidak saja bekerja untuk mencocok-cocokan
Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 199