12.11.2015 Views

KONSTITUSIONALISME AGRARIA

1TBacat12

1TBacat12

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dalam kaitannya dengan hal itu, untuk menyediakan situasi<br />

bagi dilaksanakannya program reforma agraria di Indonesia<br />

beberapa langkah perlu dilakukan meliputi perubahan konsepsional,<br />

konstitusional, legal, institusional dan kesiapan dari kelompok<br />

masyarakat yang akan menggerakan dan memperoleh manfaat dari<br />

program reforma agraria.<br />

Pemaknaan Baru mengenai Konsepsi Hak Menguasai Negara<br />

Konsepsi Hak Menguasai Negara (HMN) masih mengakar kuat<br />

dalam peraturan perundang-undangan serta cara pandangan yang<br />

menentukan tindakan-tindakan penyelenggara negara. Tidak jarang<br />

pengabaian terhadap hak-hak warga negara atas tanah dilakukan<br />

dengan dalih bahwa negara merupakan penguasa tanah yang<br />

tertinggi. Sehingga konsepsi ini pun dijadikan sebagai dalih untuk<br />

membungkam protes-protes warga negara yang mempertahankan<br />

atau memperjuangkan tanahnya kembali. Atas nama HMN pula<br />

pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas<br />

sumber daya alam yang ada diwilayah (tanah ulayatnya) dilakukan<br />

dan sekaligus memanfaatkannya untuk memberi ruang gerak<br />

bagi perusahaan-perusahaan besar dengan mengatasnamakan<br />

pembangunan (KRHN dan KPA, 1998:123). Oleh karena itu diperlukan<br />

pemaknaan baru yang bisa memberikan batasan-batasan mengenai<br />

konsepsi dan implementasi konsep HMN. Pembatasan ini sejalan<br />

dengan pandangan Sri Hayati bahwa untuk masa-masa mendatang<br />

hendaknya HMN dibatasi secara tegas dan sudah saatnya untuk<br />

memikirkan alternatif dari HMN agar hak itu bisa menjadi terbatas<br />

sifatnya dalam konsepsi maupun implementasinya (Hayati, 2003:12).<br />

Terdapat beberapa gagasan mengenai pembatasan HMN. Maria<br />

Sumardjono menghendaki agar kewenangan negara yang bersumber<br />

pada hak menguasai oleh negara atas tanah dibatasi oleh dua hal.<br />

Pertama, pembatasan oleh UUD. Pada prinsipnya, hal-hal yang diatur<br />

oleh negara tidak boleh berakibat terhadap pelanggaran hak-hak<br />

dasar manusia yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar. Kedua,<br />

Pembatasan yang bersifat substantif. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3)<br />

Konstitusionalisme dan Reforma Agraria 405

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!