KONSTITUSIONALISME AGRARIA

yang baik dari Konstitusi RIS. Konstitusi transisional itu ditetapkan
melalui Undang-Undang Federal No.7 tahun 1950 tentang Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak tanggal
17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi
RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan terbentuklah kembali
Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUDS 1950 terdiri atas
Mukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.
Mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam
Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi “Republik Indonesia yang
merdeka dan berdaulat
BAB XIV
ialah suatu negara hukum
Kesejahteraan Sosial yang demokratis dan
Pasal 38
berbentuk kesatuan.”
(1) Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesarbesar
kemakmuran rakyat.
UUDS 1950
memang didesain sebagai
konstitusi sementara.
Nanti setelah terbentuk
Majelis Konstituante hasil
pemilihan umum, maka
akan diadakan pembuatan
konstitusi Indonesia
baru. Sebagai konstitusi
sementara, UUDS 1950
mengambil beberapa
materi muatan dari UUD
1945 maupun Konstitusi
RIS. Soepomo yang pada saat itu menjadi Menteri Kehakiman
memiliki peranan penting dalam penyusunan UUD 1950. Peran
Soepomo ini pulalah yang memungkinkan kembalinya ketentuan
Pasal 33 UUD 1945 yang dalam bahasa Soepomo dipindahkan
menjadi Pasal 38 UUDS 1950 (Soepomo, 1954:54). Bunyi Pasal 38
UUD 1950 persis sama dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945.
Selain Soepomo, Mohammad Hatta yang pada saat pengesahan
UUDS 1950 menjadi Perdana Menteri juga punya andil untuk
menghadirkan kembali Pasal 33 UUD 1945 menjadi Pasal 38
40
Konstitusionalisme Agraria