prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
kecenderungan berbuat jahat. Hukuman itu menjadi prevensi
(pencegahan) agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat
tidak meluruskan aksi kejahatannya. Jika pelaku kejahatan
kekerasan seksual mendapatkan sanksi hukum sebagaimana yang
digariskan dalam syariat islam, maka sangat mungkin anggota
masyarakat yang bermaksud melakukan perbuatan sejenis dapat
dicegahnya.
3. Korban
Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara
tidak langsung hal itu merupakan bentuk suatu perhatian
(perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan.
Perlindungan hukum kepada anak (khususnya perempuan) yang
menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada
dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat yang menimpanya,
seperti kehamilan akibat pemerkosaan.
Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib
ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan berbagai
macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca tindak kekerasan itu
mendapatkan perhatian yang serius dari hukum Islam. Korban tidak
boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya,
namun wajib difasilitasi oleh penegak hukum dalam memperjuangkan
nasibnya.
Terkadang, dalam kasus penyelesaian pengadilan, banyak
keluarga korban merasa tidak puas terhadap hasil sidang dan vonis
hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku kekerasan seksual.
Karena logikanya mereka telah merenggut kehidupan dan masa depan
dari korban bahkan bisa saja hal ini masih mempengaruhi di kehidupan
korban ke depannya, tetapi putusan hakim memberikan hukuman yang
dirasa tidak setimpal.
Ancaman pidana terhadap pelaku pencabulan diatur dalam pasal
289 KUHP. Pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun
penjara. Pro dan kontra tentu juga menyertai tentang ancaman pidana
dalam pasal ini.
Masalahnya adalah tidak adanya ketentuan minimal ancaman
hukuman yang diberikan hanya terdapat maksimal. Artinya adalah
berapapun lamanya ancaman pidana yang diberikan asalkan tidak lebih
dari 9 tahun itu diperbolehkan karena tidak adanya ketentuan minimal.
Berarti putusan hakim yang memberikan ancaman pidana 9
bulan itu juga sah-sah saja, karena mengacu pada pasal 289 KUHP
disana ketentuannya adalah maksimal 9 tahun.
Disinilah dipertanyakannya letak keadilan. Ibaratkan saja
adalah ketika A (usia 35 tahun) telah melakukan perbuatan asusila
terhadap H (usia 13 tahun) diberikan hukuman 2 tahun penjara padahal
74