prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
tindak penyelamatan ke PPT RS Bhayangkara atau Puskesmas
hingga kondisi korban cukup sehat dan baik untuk menjalani
wawancara pembuatan laporan polisi.
3) Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban: 24
a. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung
perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau
korban yang diperiksa;
tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau
melecehkan yang diperiksa
tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan
kekesalan/kemarahan yang diperiksa;
selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa memperhatikan
situasi dan kondisi fisik maupun kejiwaan yang diperiksa.
Dalam hal etika, ini diperlukan dengan adanya optimalisasi “Pendidikan
Penanganan Kasus Kekerasan Seksual” kepada aparat penegak hukum
(APH). Selain itu, kurangnya pelatihan pada personel peradilan pidana
mengenai tindak kekerasan perempuan untuk meningkatkan kepekaan
personel kepada masalah yang dialami korban.
Rekomendasi selanjutnya dapat pula diadakan penyesuaian kode etik
bagi aparat penegak hukum (APH) yang berperspektif korban kekerasan
seksual. Pengadaan dan pengoptimalisasian peraturan-peraturan yang ada
juga diperlukan seperti mengadakan revisi terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia mengenai sanksi dengan tujuan untuk
memperberat ancaman pidana terhadap para pelaku kejahatan kekerasan
seksual. Selain itu, diperlukan pula pengoptimalisasian penerapan
PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang telah direvisi dan juga melakukan
sosialisasi di seluruh wilayah Indonesia.
Poin 8.2 Proses peradilan dalam kasus kekerasan seksual yang tidak
memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, diatur
mengenai pengaturan Alat Bukti dan Proses Persidangan.
Rekomendasi
ALAT BUKTI:
24 Ibid., hlm. 221-222.
201