prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Permasalahan lain yang kerap terjadi yakni karena perilaku
aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan etika penyidik. Aparat
penegak hukum yang sesuai dengan etika penyidik sudah seharusnya
menggali informasi sesuai dengan kebenaran apa yang telah terjadi.
Namun, pada kenyataanya penyidik malah melakukan pemaksaan dan
mengintimidasi korban sehingga mengakibatkan informasi yang tergali
dari penyidikan itu menjadi tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
F. Kesimpulan dan Saran
1) Indonesia menganut sistem pembuktian negatif atau yang disebut
juga dengan pembuktian berdasarkan undang-undang secara
negatif.
2) Alat bukti yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai kasus
perkosaan terdapat pada pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa.
3) Visum et Repertum (VeR) oleh ahli kedokteran forensik merupakan
salah satu alat bukti dalam kasus perkosaan yang berguna untuk
mengetahui kerusakan fisik yang terjadi pada tubuh korban. Tiaptiap
alat bukti yang telah disebutkan dalam KUHAP mempunyai
kekuatan pembuktian yang sama.
4) Kasus perkosaan sulit dibuktikan dikarenakan jarang adanya saksi
mata selain saksi korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut
karena seringkali dilakukan di tempat-tempat tertutup yang tidak
diketahui oleh orang lain.
5) Kecepatan korban dalam melaporkan kasus perkosaan yang
menimpanya memegang peranan yang sangat krusial dalam proses
pembuktian.
Langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah
perkosaan, yaitu:
1) Lembaga-lembaga terkait bersama masyarakat memberikan
pemahaman dan sadar hukum yang berhubungan dengan tindak
asusila kepada semua lapisan masyarakat yang ditindaklanjuti
dengan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
2) Restorative justice terhadap pelaku perkosaan diluar persidangan
sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara
hukum dan secara moral, dengan harapan dapat memberikan efek
jera kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.
3) Mendorong untuk dibentuk suatu persidangan khusus yang mana
para aparat penegak hukumnya semua terdiri dari perempuan/
wanita, baik dari kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman sehingga
96