prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
terhadap anak secara menyeluruh.Masih terdapatnya kekurangankekurangan
pada peraturan-peraturan khusus terkait kekerasan seksual
terhadap anak menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut belum
memberikan jaminan hukum secara maksimal kepada anak dari tindak
kekerasan seksual yang terjadi. Sehingga dalam hal ini perlu adanya
tindakan-tindakan nyata dari pembuat undang-undang dalam hal
memperbaiki aturan-aturan terkait dengan kekerasan seksual terhadap
anak.
Selain itu, sangat perlu untuk terus mengkaji dan meninjau
kembali peraturan-peraturan terkait kekerasan seksual terhadap anak di
Indonesia agar kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang
terdapat pada peraturanperaturan tersebut dapat segera diketahui dan
diantisipasi dengan tindakan-tindakan yang diperlukan agar jaminan
hukum kepada anak dari tindakan kekerasan seksual tidak tergadaikan.
DAFTAR PUSTAKA
E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1989. Pengantar Dalam Hukum
Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Kitab Undang-undang Hukum PidanaIndonesia
M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar
Grafika
Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. Aspek
HukumPerlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak
Anak.Bandung:Citra Aditya Bakti.
Peter Mahmud M. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Suratman,Philips Dillah. 2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung:
Alfabeta.
Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Thomas Santoso. 2002. Teori-Teori Kekerasan. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
38