prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus
menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka
tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai
kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan
didukung secara tidak langsung oleh negara melalui muatan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP
kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran
terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat
perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa
kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata. Sikap korban
membungkam justru pada banyak kesempatan didukung, bahkan
didorong oleh keluarga, orang-orang terdekat, dan masyarakat
sekitarnya. Konteks moralitas ini pula yang menjadikan kekerasan
seksual lebih sering dipahami sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan
semata.
Di satu sisi, pemahaman sebagai masalah kesusilaan
menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang penting
dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan
ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman korban kekerasan seksual
menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh
integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan
hidupnya lagi. Aspek khas dari kekerasan seksual terkait dengan
wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam
upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan dan
pemulihan. Pengaitan peristiwa kekerasan seksual dengan persoalan
moralitas menyebabkan korban membungkam dan korban justru
disalahkan atas atas kekerasan yang dialaminya. Karena apa yang
dialami korban dimaknai sebagai “aib”, tidak saja bagi dirinya tetapi
juga bagi keluarga dan komunitasnya, korban seringkali dikucilkan.
Ada pula korban yang diusir dari rumah dan kampungnya karena
dianggap tidak mampu menjaga kehormatan dan merusak nama baik
keluarga ataupun masyarakat.
Pengucilan dan stigmatisasi atau pelabelan dirinya sebagai
“barang yang rusak” akibat kekerasan seksual itu bahkan dapat
berlangsung sekalipun korban memenangkan kasusnya di pengadilan.
Korban kerap dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut ketika
ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan
dirinya terus-menerus gampang direngkuh pelaku, ataupun terbuai
dengan iming-iming pelaku.
Landasan Hukum untuk Jaminan Perlindungan dari Tindak
Kekerasan Seksual Nasional:
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285, 286, 287,
290, dan 291;
124