prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
kesehatan) maupun psikis (trauma) yang dialami korban. Pasalpasal
dalam KUHAP yang belum menjelaskan pengaturan jika
pelaku tidak sanggup dan mau untuk membayar ganti rugi.
8) Perlindungan saksi dan korban untuk kasus kekerasan seksual agar
dapat diwujudkan sehingga instrumen perlindungan dimaksimalkan
dengan adanya dukungan Peraturan Pemerintah terkait pasal 7 ayat
3 terkait ganti rugi dan restitusi.
Jika terdapat mekanisme seperti ini yang benar melindungi
kepentingan korban dari awal pelaporan kasus kekerasan seksual,
proses persidangan serta putusan persidangan maka perlu diyakini
bahwa hukum menjamin hak korban sehingga tujuan hukum acara
pidana yakni mencari kebenaran materiil yang benar dapat terwujud
dalam penegakan hukum pidana di Indonesia termasuk di dalamnya
dalam pemberian putusan pengadilan yang menyertakan ganti rugi bagi
korban.
D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
melihat instrumen hukum yang terkait dapat terlihat bahwa tujuan
penegakan hukum pidana baik secara umum dan khusus untuk
kekerasan seksual bersifat satu arah, yang berarti lebih condong kepada
aspek si pelaku dan tidak khusus berbicara mengenai perlindungan
hukum korban kekerasan seksual.
Dengan melihat sistem penegakan hukum pidana Indonesia
yang dapat dikatakan tidak terlalu banyak berubah, baik secara materiil,
khusus kepada arti tindakan kekerasan seksual serta formil yakni hukum
acara pidana yang ada, membuktikan tidak adanya mekanisme yang
baik dalam perlindungan hukum untuk hak-hak korban kekerasan
seksual. Di sinilah peran negara untuk menjamin kesejahteraan dan
perdamaian untuk masyarakatnya melalui peraturan perundangundangan.
Sebagai saran dalam rangka pembaharuan hukum dalam hal
perlindungan hak korban kekerasan seksual maka perlu adanya
mekanisme yang baik sejak awal sampai akhirnya yakni dengan
menimbang solusi yang telah ditulis dalam makalah ini.
158