prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan unsur syaratsyarat
dipidananya si pembuat, sedangkan paham dualisme memisahkan
antara unsur-unsur yang mengenai tindak pidana dan unsur-unsur
mengenai syarat dipidananya si pembuat. 26
Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang
diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. 27 Hal ini
berarti perbuatan yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang
menimbulkan akibat dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang
yang melakukan perbuatan tersebut. Perumusan yang lazim dari
pengertian tindak pidana (strafbaar feit) adalah suatu kelakuan manusia,
yang termaksud dalam batas-batas perumusan suatu delik yang
melawan hukum, dan disebabkan karena kesalahan dari pada si
petindak. 28
3. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan
3.1. Pengertian Pemerkosaan
Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285
KUHP adalah: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan
ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan
dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
dua belas tahun”.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari
kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa
berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar
(menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan
sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengan
kekerasan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:
1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita
tanpa persetujuannya.
2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang
wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan
kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap
seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya,
dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi
ancaman lannya. (Suryono Ekotama dkk, 2001: 99).
26 Adam Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Surabaya: Putra
Media Nusantara, 2009), hlm. 16.
27 Suharto R.M., Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Objektif Sebagai
Dasar Dakwaan), Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 28.
28 H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I,
Bandung: Alumni, 1989, hlm. 12.
83