prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Acehdan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Dalam penegakannya, Syariat Islam memiliki dimensi yang berbeda
pada penerapan sanksi terhadap perbuatan pidana (jarimah) yang diatur
padanya. Bentuk penerapan itu adalah hukum cambuk bagi yang
melanggar aturan. Pemberian hukum cambuk ini bertujuan untuk
memberikan efek jera bagi para pelaku agar tidak kembali mengulang
kesalahan.
Jarimah yang diatur dalam Qanun terbilang beragam,
diantaranya mengenai Minuman Khamar dan sejenisnya, Maisir atau
perjudian dan Khalwat (mesum). Ditinjau dari acuan dokumen yang
dilansir oleh Komisi Nasional Perempuan berdasarkan pengalaman
perempuan korban, ditemukan ragam jenis kekerasan seksual,
diantaranya: (1) perkosaan; (2) pelecehan seksual; (3) eksploitasi
Seksual; (4) penyiksaan seksual; (5) perbudakan seksual; (6)
intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau
percobaan perkosaan; (7) prostitusi paksa; (8) pemaksaan kehamilan;
(9) pemaksaan aborsi; (10) pemaksaan perkawinan; (11) perdagangan
perempuan untuk tujuan seksual; (12) kontrol seksual termasuk
pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan
diskriminatif beralasan moralitas dan agama; (13) penghukuman tidak
manusiawi dan bernuansa seksual; (14) praktik tradisi bernuansa
seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
Keempat belas jenis kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat
keterbatasan informasi mengenainya. Seruan ini pada akhirnya
menghantarkan Komnas Perempuan untuk menemukan bentuk lain di
tahun 2012 dari kekerasan seksual yang dihadapi perempuan, yaitu (15)
pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi. 1 Maka pelaksanaan aturan mengenai
Khalwat tergolong rentan dengan kekerasan seksual, terutama pada
konteks penanganan dan pendampingan dalam hal pemenuhan hak
perempuan korban.
Keterkaitan hukum yang berlaku di daerah Aceh inilah yang
menghantarkan Aceh termasuk daerah dengan predikat penanganan
kasus kekerasan seksual paling buruk. Oleh karena tidak semua
kompenen pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk masyarakat
memahami bagaimana memperlakukan korban kekerasan seksual
dengan baik, tentu dalam pemenuhan haknya, pola yang sering
dilakukan sebagai solusi adalah serupa meski kategori perbuatannya
berbeda, misalnya untuk kasus zina dan pemerkosaan sama-sama
ditindak dengan cara menikahkan pelaku dan korbannya. Padahal, Zina
yang mengadung unsur saling suka (resiprokal) sangatlah berbeda
dengan pemerkosaan yang identik dengan nuansa kekerasan. Adapun
1 Komnas Perempuan, Kenali dan Tangani Kekerasan Seksual.
162