prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadap dokter forensik untuk
mendapatkan visum et repertum yang digunakan sebagai alat bukti yang
valid juga merupakan permasalahan penting dalam hal ini. Sehingga perlu
adanya jaminan mengenai akses yang mudah bagi korban kekerasan
seksual untuk menjalani pemeriksaan oleh dokter forensic
Poin 9.5.1 Kesulitan masyarakat untuk menerima kembali korban kekerasan
seksual karena dianggap sebagai aib dalam komunitasnya.
Poin 9.5.2 Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadap dokter
forensik untuk mendapatkan visum et repertum yang digunakan sebagai alat
bukti yang valid.
Rekomendasi 9.5 Asistensi pemerintah dalam peningkatan partisipasi
masyarakat dalam reintegrasi korban kekerasan seksual.
Salah satu permasalahan serius yang harus dihadapi oleh korban
kekerasan seksual adalah pada saat dirinya sudah kembali terjun di
lingkungan masyarakat. Dimana pada umumnya, korban akan merasa
menjadi aib bagi lingkungan sekitarnya dikarenakan masyarakat sulit untuk
menerima kembali status dirinya sekarang. Padahal, lingkungan sekitar
memiliki peran besar bagi kembalinya kepercayaan diri seorang korban.
Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya terkait perubahan pola pikir
masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.
Selain kesulitan yang dihadapinya dalam masyarakat, korban
dihadapkan kembali dalam berbagai hambatan dalam memperjuangkan
hak-haknya terutama jika mereka berhadapan dengan institusi penegak
hukum atau aparat penegak hukum. Seringkali di tingkat penuntutan, jaksa
selalu kesulitan untuk melimpahkan kasus kekerasan seksual ke pengadilan
(P21) karena selalu alasan saksi yang melihat atau mengetahui secara
langsung, sangat kaku, dan selalu memojokkan korban. Akibatnya jaksa
selalu mengembalikan berkas dengan alasan tidak cukup bukti. Untuk itu,
sangat penting mendapatkan visum et repertum sebagai alat bukti yang
valid, namun kembali korban mengalami kendala pada sulitnya akses
terhadap dokter forensik.
Berangkat dari pemaparan yang sudah dijabarkan di atas, asistensi
terhadap pemerintah dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam
reintegrasi korban kekerasan seksual menjadi sangat penting agar terjadi
kesatuan untuk sama-sama melindungi hak-hak para korban kekerasan
seksual.
Poin 9.6 Kurangnya informasi dari aparat penegak hukum kepada korban
kekerasan seksual mengenai keberadaan lembaga yang bergerak di bidang
pemulihan korban kekerasan seksual.
Rekomendasi 9.6 Dalam proses peradilan penanganan kasus kekerasan
seksual, aparat penegak hukum harus menjamin bahwa korban mengetahui
208