prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
kasus pemerkosaan, sulit dibuktikan dalam persidangan, karenanya, tidak
jarang tuntutan primer turun menjadi subsider. Berdasarkan alasan hukum
seperti itu, para hakim lebih mengarah pada prinsip meminimalkan sanksi
hukum bagi pemerkosa. 9
Grafik 2: Persentase Konsekuensi yang Dihadapi Pelaku Laki-laki atas
Perkosaan Terhadap Perempuan.
Indonesia memang hanya menetapkan ancaman pidana penjara bagi
pelaku perkosaan. Berbeda dengan ancaman hukuman di beberapa negara,
ancaman hukuman bagi pemerkosan diperberat jika korbannya mengalami
luka berat atau gila. KUHP Filipina mengancam dengan pidana mati sebagai
pemberatan yaitu jika perkosaan itu mengakibatkan gila atau mati.
Sementara mengenai hukumannya, ada yang menghukum dengan kerja
berat (KUHP Perancis) dan pengasingan tetap (KUHP Filipina). 10
Poin 1.4 Menurut Pasal 285, korban hanya sebatas wanita sehingga tidak
melindungi tentang pemerkosaan terhadap korban laki-laki.
Rekomendasi 1.4 Menentukan adanya ketentuan pemerkosaan terhadap
korban laki-laki di dalam RKUHP.
Masalah lain dalam pasal 285 adalah dalam pasal tersebut dituliskan
bahwa korban hanya sebatas wanita, sehingga membuka kemungkinan
9 M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman, “Hukuman Bagi Pemerkosa dan
Perlindungan Bagi Korban”, diakses dari http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/BUKU%20-
%20Hukuman%20bagi%20pemerkosa.pdf pada 20 Juli 2014.
10 Topo Santoso, Op. Cit., hlm. 56.
186