29.06.2015 Views

prosidingshn2014

prosidingshn2014

prosidingshn2014

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Simposium Hukum Nasional 2014<br />

fisik dan psikologis dengan baik, karena merekalah generasi yang akan<br />

membangun Indonesia di masa depan.<br />

Kedua, mengatasi pola pikir yang membenci perempuan secara<br />

umum melalui pendidikan moralitas yang bersumber dari ajaran agama<br />

maupun ajaran budaya sukubangsa yang menghargai perempuan.<br />

Dalam suatu masyarakat, apabila nilai-nilai budaya acuan bagi<br />

kehidupan masyarakat adalah nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan<br />

perempuan, maka kekerasan seksual tidak akan menunjukkan persentasi<br />

tinggi. Tentu akan selalu ada manusia yang lebih mementingkan<br />

naluriah berbentuk insting liar daripada pengendalian diri yang<br />

mengutamakan moralitas, sehingga insting liar itu menyebabkan<br />

perilaku memperkosa tidak terhindarkan. Karena itu pendidikan<br />

moralitas dari segi agama maupun etika budaya perlu diperkuat untuk<br />

menghindarkan kaum perempuan ancaman dan tindakan kekerasan<br />

seksual.<br />

Ketiga, memberdayakan peranan media. Pemerintah dengan<br />

berbagi instansinya yang terkait, perlu bekerjasama dengan media untuk<br />

membuat program-program yang menghapuskan anggapan bahwa<br />

perempuanlah yang salah apabila terjadi perkosaaan atas dirinya.<br />

Mengapa perempuan yang salah, jika ia, demi kelangsungan hidupnya<br />

dan karirnya, sebagai seorang gadis harus bekerja hingga malam dan<br />

terpaksa pulang dengan bis yang merupakan satu-satunya alat angkutan<br />

menunu rumahnya, pada jalan yang karena kelalaian Pemda setempat,<br />

tidak diberi penerangan cukup sehingga menjadi sarang penjahat<br />

mencari mangsa?<br />

Kempat, Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait<br />

perlu memberikan sanksi hukum yang berefek jera dan mengkaji ulang<br />

dan merevisi peraturan-peraturan hukum yang tidak memberikan efek<br />

maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan. Penanganan proses<br />

hukum terhadp korban juga diharapkan tidak diperpanjang, dibuat lama<br />

dan membuat kasus seakan-akan “diambangkan”. Dalam kaitan ini<br />

Pemerintah juga perlu melakukan kerjasama yang bersifat positif<br />

dengan media untuk menata model pemberitaan yang tidak<br />

menyebabkan korban perkosaan menjadi pihak yang terpojok atau “mati<br />

dua kali” karena pemberitaan mengenai kemalangannya justru<br />

diberitakan seperti halnya memberitakan gaya para selebritis untuk<br />

mencari popularitas. Hal ini justru memperburuk citra korban, lebihlebih<br />

kalau karena kelihaian tertentu di pihak pemerkosa dan<br />

pembelanya, si korban berhasil dibuat lebih terpuruk, bukan sekedar<br />

fisiknya namun lebih besar lagi, menderita kemalangan dari segi<br />

psikologis. Karena itu Pemerintah juga perlu memberikan lebih banyak<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!