prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
fisik dan psikologis dengan baik, karena merekalah generasi yang akan<br />
membangun Indonesia di masa depan.<br />
Kedua, mengatasi pola pikir yang membenci perempuan secara<br />
umum melalui pendidikan moralitas yang bersumber dari ajaran agama<br />
maupun ajaran budaya sukubangsa yang menghargai perempuan.<br />
Dalam suatu masyarakat, apabila nilai-nilai budaya acuan bagi<br />
kehidupan masyarakat adalah nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan<br />
perempuan, maka kekerasan seksual tidak akan menunjukkan persentasi<br />
tinggi. Tentu akan selalu ada manusia yang lebih mementingkan<br />
naluriah berbentuk insting liar daripada pengendalian diri yang<br />
mengutamakan moralitas, sehingga insting liar itu menyebabkan<br />
perilaku memperkosa tidak terhindarkan. Karena itu pendidikan<br />
moralitas dari segi agama maupun etika budaya perlu diperkuat untuk<br />
menghindarkan kaum perempuan ancaman dan tindakan kekerasan<br />
seksual.<br />
Ketiga, memberdayakan peranan media. Pemerintah dengan<br />
berbagi instansinya yang terkait, perlu bekerjasama dengan media untuk<br />
membuat program-program yang menghapuskan anggapan bahwa<br />
perempuanlah yang salah apabila terjadi perkosaaan atas dirinya.<br />
Mengapa perempuan yang salah, jika ia, demi kelangsungan hidupnya<br />
dan karirnya, sebagai seorang gadis harus bekerja hingga malam dan<br />
terpaksa pulang dengan bis yang merupakan satu-satunya alat angkutan<br />
menunu rumahnya, pada jalan yang karena kelalaian Pemda setempat,<br />
tidak diberi penerangan cukup sehingga menjadi sarang penjahat<br />
mencari mangsa?<br />
Kempat, Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait<br />
perlu memberikan sanksi hukum yang berefek jera dan mengkaji ulang<br />
dan merevisi peraturan-peraturan hukum yang tidak memberikan efek<br />
maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan. Penanganan proses<br />
hukum terhadp korban juga diharapkan tidak diperpanjang, dibuat lama<br />
dan membuat kasus seakan-akan “diambangkan”. Dalam kaitan ini<br />
Pemerintah juga perlu melakukan kerjasama yang bersifat positif<br />
dengan media untuk menata model pemberitaan yang tidak<br />
menyebabkan korban perkosaan menjadi pihak yang terpojok atau “mati<br />
dua kali” karena pemberitaan mengenai kemalangannya justru<br />
diberitakan seperti halnya memberitakan gaya para selebritis untuk<br />
mencari popularitas. Hal ini justru memperburuk citra korban, lebihlebih<br />
kalau karena kelihaian tertentu di pihak pemerkosa dan<br />
pembelanya, si korban berhasil dibuat lebih terpuruk, bukan sekedar<br />
fisiknya namun lebih besar lagi, menderita kemalangan dari segi<br />
psikologis. Karena itu Pemerintah juga perlu memberikan lebih banyak<br />
13