prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
terhadap anaknya. Kemudian pihak aparat penegak hukum harus
bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak
lainnya melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai
faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak kekerasan seksual
terhadap anak termasuk dampaknya, sehingga dapat mengantisipasi
terjadinya tindak kekerasan seksual. Selanjutnya pihak pengelola
televisi dapat mengurangi tayangan-tayangan yang mengandung unsurunsur
kekerasan dan pornografi.
Begitu pula pihak aparat penegak hukum dalam hal ini
kepolisian lebih intensif melakukan razia terhadap peredaran VCD
porno serta pihak pengelola majalah atau tabloid dapat mengurangi
sajian bersifat pornografi seperti memperlihatkan aurat wanita dan
lain-lain.
Mengingat salah satu kendala penanganan kasus tindak
kekerasan seksual terhadap anak adalah keenganan dan
ketidakpercayaan (keluarga) korban pada birokrasi aparat penegak
hukum, khususnya kepolisian maka untuk merangsang kesediaan
korban melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya
semestinya dilakukan pendekatan dan kemudahan dalam proses
pelaporan yang sifatnya empatif terhadap penderitaan korban.
Selain deregulasi atau pemberian kemudahan dalam pelaporan
oleh aparat kepolisian hal lain yang dibutuhkan korban kekerasan
seksual adalah persoalan kepastian hukum. Untuk menangani anak
perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sebetulnya sangat
dibutuhkan kehadiran lemabga atau pusat krisis yang benar-benar
berkompeten di bidang penangana korban kekerasan seksual.
Selain pencegahan melalui hal-hal tersebut diatas maka harus
diketahui bahwa faktor utama terjadinya kasus kekerasan seksual
adalah karena kurangnya pembelajaran moral atau faktor agama.
Dalam artian seseorang yang taat melaksanakan ajaran agama maka
dia mempunyai kendali dan pegangan dalam kehidupan sehari-hari,
sehingga tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana
termasuk tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.
Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus
termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal
ini didasarkan alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa
dan matang. Anak-anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang
telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak
kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu
141