prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
seperti menyentuh, meraba, mencium dan/atau melakukan tindakantindakan
lain yang tidak dikehendaki korban; memaksa korban
menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak
dikehendaki korban; ucapan-ucapan yang merendahkan dan
melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban;
memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan
kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitasaktivitas
seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau
melukai korban. 10 Akan tetapi secara yuridis, definisi korban
kekerasan seksual belum terakomodasi dalam suatu redaksi yang
mencakup kekerasan seksual secara umum. Hal ini dikarenakan
peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual masih
tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dengan berbagai
bentuk dari ragam tindakan kekerasan seksual itu seperti perkosaan,
perbuatan cabul dan prostitusi. Diantaranya, ketentuan tersebut
berada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Penjabaran kekerasan seksual itu pun menjadi permasalahan
tersendiri, misalnyaunsur-unsur pasal yang terlalu rigid hingga
sering meloloskan pelaku dari jerat hukum dan belum
diakomodasinya bentuk kekerasan seksual tertentu seperti perkosaan
yang dilakukan antara laki-laki dewasa maupun perkosaan oleh
perempuan terhadap laki-laki.
2. Penanganan Korban Kekerasan Seksual
Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan secara singkat
sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”.
Menanggulangi yang dimaksudkan disini adalah usaha untuk
mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas
toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila diprosesnya
sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat yang telah menjadi
korban dari suatu kejahatan, diajukannya pelaku ke muka sidang
pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana. 11 Tugas dari sistem
ini pun tidak terbatas pada menjerat pelaku dengan suatu pemidanaan,
melainkan juga akomodasi kepentingan korban. Dalam menangani
korban pada umumnya, para aparat hukum wajib memperhatikan
korban agar dipenuhi haknya, antara lain: 12
10
Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak
Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, (Jakarta:
Pusat Kajian Wanita UI, 2000), hlm. 11-12.
11 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana,
Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan
Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm. 140.
12 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
107