prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
ranah personal artinya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang
memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek),
kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan
korban. Banyaknya jumlah kasus di tingkat personal bisa jadi terkait
dengan kehadiran payung hukum, yaitu UU. No. 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang telah
disosialisasikan secara meluas ke masyarakat, bertambahnya lembagalembaga
yang dapat diakses oleh perempuan korban, serta
meningkatnya kepercayaan korban pada proses keadilan dan pemulihan
yang dapat ia peroleh dengan melaporkan kasusnya itu.
Jumlah kedua adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang
terjadi di ranah publik, yaitu 22.284 kasus. Di ranah publik berarti kasus
dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah
ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga,
guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak
dikenal. Dalam berbagai dokumentasi, ditemukan pula bahwa pelaku
kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Jumlahnya
mencapai 1.561 kasus. Dalam konteks pelaku adalah aparat negara
dalam kapasitas tugasnya inilah yang dimaksudkan sebagai ranah
negara. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada
peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun
tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak
kekerasan tersebut berlanjut.
Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan
hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat mencakup:
a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan
Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup
dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang
menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan
kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh
pengertian dan profesional;
b. Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan
mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang
dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi
kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan;
c. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak
mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan
nasihathukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup
sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.
Aparat penegak hukum dalam memberi pelayanan dan
perlindungan kepada korban kekerasan seksual seyogyanya dilandasi
oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak
hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan
Undang-Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal
127