29.06.2015 Views

prosidingshn2014

prosidingshn2014

prosidingshn2014

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Simposium Hukum Nasional 2014<br />

dalam menempatkan pasal-pasal kesusilan semata-mata sebagai<br />

persoalan pelanggaran terhadap budaya, norma agamadan sopan santun<br />

yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, bukan kejahatan terhadap<br />

orang (tubuh dan jiwa). 7<br />

Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian Negara<br />

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia<br />

(KemenPP&PA RI) mengeluarkan Peraturan Menteri Negara PPA<br />

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang<br />

Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.<br />

Dalam peraturan tersebut, korban kekerasan seksual menjadi salah satu<br />

lingkup permasalahan yang perlu diberikan pelayanan berdasarkan<br />

standar-standar yang ditetapkan. Adapun bidang-bidang layanan<br />

tersebut mencakup: 8<br />

1) Penanganan Pengaduan<br />

2) Pelayanan Kesehatan<br />

3) Rehabilitasi Sosial<br />

4) Penegakan dan Bantuan Hukum<br />

5) Pemulangan dan Reintegrasi Sosial<br />

Menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi korban kekerasan<br />

seksual untuk memperjuangkan keadilan atas apa yang telah<br />

dialaminya. Serangkaian proses penegakan dan bantuan hukum<br />

seyogyanya mampu menyingkap kesunyian dan berdampingan bersama<br />

korban memperjuangkan keadilan. Akan tetapi pada kenyataannya,<br />

sarana tersebutlah yang kerap membungkam bahkan mengalienasikan<br />

korban.<br />

B. Penanganan Korban Kekerasan Seksual berdasarkan<br />

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia<br />

1. Korban Kekerasan Seksual<br />

Merujuk kepada pengertian dari Undang-Undang Nomor 13<br />

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian dari<br />

korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,<br />

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak<br />

pidana. 9 Menurut Kristi Poerwandari, kekerasan seksual mencakup<br />

melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual,<br />

7 Rahayu Surtiati Hidayat dan E. Kristi Poerwandari, Op.Cit, hlm. 383 .<br />

8<br />

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br />

Republik Indonesia, ProsedurStandar Operasional: Pelaksanaan Standar<br />

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan<br />

Anak Korban Kekerasan, (Jakarta: KemenPP&PA RI, 2010), hlm. 4.<br />

9 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang<br />

Perlindungan Saksi dan Korban<br />

106

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!