prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia
yang berat;
b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab
pelaku tindak pidana.
Namun dalam pasal 7 ayat (3) hanya disebutkan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi
diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan hingga saat ini belum
ada satupun Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme
pemberian kompensasi dan restitusi tersebut. 12 Terkait perlindungan dan
hak saksi dan korban pada pasal 5 Undang-undang LPSK hanya terbatas
kepada kasus-kasus tertentu yang tidak menjelaskan secara eksplisit
mengenai kasus kekerasan seksual. Munculnya juga MoU LPSK dengan
Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) hanya bergerak dalam hal
rehabilitasi sosial dan psikososial yakni pasal 6 saja, namun terkait
jaminan pasal 5 inilah yang dirasa kurang untuk kasus kekerasan
seksual.
C. Pembaharuan Perlindungan Hukum dan Penanganan Korban
Kekerasan Seksual
Terkait segala kekurangan dan kelemahan dalam sistem
penegakan hukum dan/atau perlindungan hukum khusus kepada korban
kekerasan seksual maka perlu adanya pembaharuan hukum yang sesuai
akan kebutuhan nyata korban dari kekerasan seksual tersebut, antara
lain:
1) Dimulai dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai
hukum tentang kekerasan seksual sehingga perspektif masyarakat
mengenai hukum terutama tidak salah serta tidak takut dalam
melapor masalah seputar kekerasan seksual.
2) Terdapat standar perlakuan untuk korban tindak pidana yang
bersifat privasi, antara lain:
a. Semua korban tindak pidana, penyelewengan wewenang atau
pelanggaran hak asasi manusia hendaknya diperlakukan dengan
belas kasihan dan dihargai;
b. Korban hendaknya memperoleh akses pada mekanisme
peradilan dan langkah perbaikan langsung;
c. Prosedur langkah perbaikan hendaknya cepat, adil, murah, dan
dapat diakses;
d. Korban hendaknya diberitahu hak-haknya untuk memperoleh
pemulihan dan perlindungan;
12 Zaky Alkazar Nasution, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan
dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Tesis), Semarang: Fakultas Hukum
Universitas Dipenogoro, 2008), hlm. 116.
156