prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
dokter. Jika hasil pemeriksaan korban yang diperiksa adalah atas
inisiatif sendiri dan bukan atas permintaan pihak kepolisian, maka hasil
pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan visum, melainkan hanya
sebatas surat keterangan. Dalam pemeriksaan ini, pihak keluarga,
teman, perawat, atau petugas dapat mendampingi. Orang-orang yang
mendampinginya ini juga berperan sebagai saksi dalam pemeriksaan
yang dilakukan.
Hasil visum ini menjadi salah satu alat bukti dalam proses
pembuktian kasus perkosaan yang akan melengkapi alat bukti lain
(keterangan saksi korban dan keterangan ahli) yang menguatkan dugaan
telah terjadinya kasus perkosaan terhadap korban. Terpenuhinya alatalat
bukti dalam suatu perkara tidak menjamin bahwa terdakwa akan
dijatuhi hukuman setimpal. Dikarenakan seorang hakim mempunyai
hak prerogatif untuk memutuskan perkara tersebut sesuai dengan
keyakinannya (keyakinan hakim). Apabila hakim tidak berkeyakinan,
maka terhadap terdakwa bisa saja divonis bebas dan alat-alat bukti
tersebut menjadi sia-sia. Kasus seperti ini pernah terjadi di Pulau
Samosir, Sumatra Utara pada Pengadilan Negeri Balige karena korban
mengalami keterbelakangan mental.
Divonis bebasnya seorang terdakwa dalam persidangan
berdampak sangat buruk bagi korban, keluarga korban, maupun
masyarakat karena tujuan hukum untuk keadilan, hukum yang memberi
kepastian, dan hukum yang memberikan manfaat, tidak tercapai.
E. Etika Aparat Penegak Hukum dalam Pemeriksaan
Kata “etika” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
mempunyai pengertian ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang
hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas yang berkenaan
dengan akhlak, dan nilai-nilai yang benar maupun yang salah, yang
dianut suatu golongan atau masyarakat. 10
Pada proses pemeriksaan kasus perkosaan, sangat dibutuhkan
etika profesi yang baik dari aparat penegak hukum. Proses pemeriksaan
yang menjadi kewenangan penyidik kepolisian, kejaksaan, dan hakim
sangat vital peranannya terhadap materi pemeriksaan yang akan
mengarah ke pembuktian untuk mengungkap pelaku dari perkosaan.
Permasalahan yang kerap terjadi mengenai etika profesi aparat penegak
hukum yakni dalam proses pemeriksaan, aparat seringkali melontarkan
pertanyaan-pertanyaan bahkan celotehan yang mengintimidasi dan
menyudutkan korban sehingga mengakibatkan korban menjadi semakin
tertekan, menderita, dan shock.
10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
95