prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
kecuali perkosaan dan pencabulan. Dengan kata lain, KUHP
mengkategorikan kejahatan terhadap kesusilaan hanya terbatas pada
tindak perkosaan dan pencabulan saja yang pengertian dan
penjelasannya pun sangat terbatas. Berangkat dari permasalahan
tersebut, maka dibentuklah peraturanperaturan lain di luar KUHP yang
secara khusus untuk menutupi kekurangankekurangan yang terdapat
pada KUHP dan turut menjadi payung hukum terkait perkembangan
tindak kekerasan seksual terhadap anak yang belum terakomodir di
dalam KUHP. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:
a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
Bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan dituangkan
dalam komitmen perlindungan sebagaimana ditegaskan padapasal
59 yang menyatakan bahwa:
“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi
secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban
penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan
baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak
korban perlakuan salah dan penelantaran.”
Pasal tersebut mempunyai arti bahwa pemerintah dan lembaga
lainnya mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan
khusus terhadap anak dalam kondisi tertentu, salah satunya terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum.Anak yang berhadapan
dengan hukum ini meliputi anak yang berkonflik dengan hukum
dan anak korban tindak pidana. Terhadap anak korban tindak
pidana, termasuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual
dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 69 ayat yang berbunyi:
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi
kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui
upaya:
a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang melindungi anak korban
tindak kekerasan; dan
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)”
32