prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
2) Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam<br />
pasal 289<br />
Ad.1 Pasal 285 KUHP,”Barangsiapa dengan kekerasan atau<br />
ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan<br />
dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan<br />
pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<br />
Inti delik dari pasal 285 ini adalah:<br />
a. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman<br />
kekerasan<br />
b. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan<br />
itu tidak dapat melawa dan terpaksa melakukan persetubuhan.<br />
c. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak<br />
dikawini secara sah.<br />
d. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara<br />
pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.<br />
Unsur dari pasal 285 itu adalah:<br />
1) Barang siapa;<br />
2) Dengan kekerasan;<br />
3) Dengan ancaman kekerasan;<br />
4) Memaksa;<br />
5) Seorang wanita (diluar perkawinan);<br />
6) Bersetubuh.<br />
Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal<br />
285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang<br />
akan ditanggung oleh pelaku adalah duabelas tahun penjara. Hal ini<br />
adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum<br />
yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Tidak terdapat sanksi<br />
minimal, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapa pun<br />
lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan<br />
vonis. Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur<br />
kesalahan. apa “sengaja” atau “alpa”. Tapi dengan dicantumkannya<br />
unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan<br />
dengan “sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur<br />
kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana<br />
dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti<br />
ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.<br />
Ad 1.Unsur “barang siapa”<br />
Barang siapa sebagai subyek tindak pidana dalam KUHP<br />
memang tidak ada penjelasan yang expressis verbis. Namun jika kita<br />
simak pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimulkan<br />
85