29.06.2015 Views

prosidingshn2014

prosidingshn2014

prosidingshn2014

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Simposium Hukum Nasional 2014<br />

2) Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam<br />

pasal 289<br />

Ad.1 Pasal 285 KUHP,”Barangsiapa dengan kekerasan atau<br />

ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan<br />

dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan<br />

pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<br />

Inti delik dari pasal 285 ini adalah:<br />

a. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman<br />

kekerasan<br />

b. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan<br />

itu tidak dapat melawa dan terpaksa melakukan persetubuhan.<br />

c. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak<br />

dikawini secara sah.<br />

d. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara<br />

pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.<br />

Unsur dari pasal 285 itu adalah:<br />

1) Barang siapa;<br />

2) Dengan kekerasan;<br />

3) Dengan ancaman kekerasan;<br />

4) Memaksa;<br />

5) Seorang wanita (diluar perkawinan);<br />

6) Bersetubuh.<br />

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal<br />

285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang<br />

akan ditanggung oleh pelaku adalah duabelas tahun penjara. Hal ini<br />

adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum<br />

yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Tidak terdapat sanksi<br />

minimal, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapa pun<br />

lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan<br />

vonis. Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur<br />

kesalahan. apa “sengaja” atau “alpa”. Tapi dengan dicantumkannya<br />

unsur “memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan<br />

dengan “sengaja”. Pemaknaan ini lebih condong pada unsur<br />

kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana<br />

dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti<br />

ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.<br />

Ad 1.Unsur “barang siapa”<br />

Barang siapa sebagai subyek tindak pidana dalam KUHP<br />

memang tidak ada penjelasan yang expressis verbis. Namun jika kita<br />

simak pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimulkan<br />

85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!