prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
kasus-kasus kekerasan seksual. LSM tersebut mendampingi korban dari
penyidikan hingga persidangan dan memberikan terapi psikologi agar
mental korban kekerasan seksual tumbuh kembali setelah down
terhadap kejadian yang di alaminya. Pendampingan dan perlindungan
korban kasus kekerasan seksual di Kota Padang merujuk dalam pasal
28D ayat (1) UUD 1945 yang isinya menyebutkan setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, mati-matian
LSM pembela hak korban kekerasan seksual di Kota Padang agar
kasusnya benar-benar ditangani oleh aparat hukum dan LSM tersebut
tidak hanya mendampingi korban namun juga mendukung agar tetap
semangat dan tidak merasa hidupnya sudah hancur karena perbuatan
pelaku.
Ini semua demi kepastian hukum dan menjunjung harkat dan
martabat wanita Minangkabau yang secara adat akan menjadi Bundo
Kanduang bagi anak dan kemenakannya. Sesuai dengan asas legalitas
dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
menyebutkan bahwa, “Tiada suatu perbuatan yang dapat di hukum,
kecuali ada aturan yang mengaturnya”. Ini mempertegas bahwa tindak
kekerasan seksual perlu ditangani dan penafsiran pemerkosaan tidak
meringankan hukuman si pelaku namun justru harus memberatkan si
pelaku akibat perbuatannya. Sehingga tidak ada lagi kasus-kasus
kekerasan seksual yang disepelekan oleh aparat hukum akibat asumsi
bahwa kekerasan seksual merupakan tindak kesusilaan merujuk
moralitas yang penyelesaiaannya cukup dengan cara mediasi
kekeluargaan. Demi menjunjung hukum dan HAM di Indonesia tercinta
ini, hak-hak korban haruslah kita perjuangkan demi kepastian hukum
dan harkat martabat korban yang telah ternodai. Semoga para pejuang
pembela, pelindung, dan pendamping korban kekerasan seksual di
Indonesia khususnya Sumatera Barat tidak lekang oleh waktu.
C. Kesimpulan dan Saran
Akhirnya dapat kita simpulkan dari contoh kasus dan realita
penegakan hukum yang terjadi di Kota Padang, bahwa kekerasan
seksual dapat dipicu oleh tayangan pornografi dan juga banyaknya
tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukannya.
Hal ini tentu saja dapat dicegah apabila Pemerintah, DPR, dan
Kepolisian tegas mencegah kekerasan sesksual dengan mempertegas
Undang-Undang Pornografi yang sempat ditolak dan juga membuat satu
undang-undang khusus tentang tindak kekerasan seksual sehingga
ketika ada kasus-kasus yang demikian polisi tidak menggunakan delikdelik
KUHP yang membuat pelaku kekerasan seksual dihukum seberatberatnya.
Semoga dengan adanya makalah ini kepolisian akan
mempertegas wewenanngnya sesuai hukum yang berlaku.
102