prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
seadanya saja bahkan cenderung tidak direhabilitasi atau diintegrasi
akibat pemikiran biaya mahal yang dikeluarkan.
Untuk perlindungan hukum yang kedua, yakni dalam hal acara
pidana, adanya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban
menjelaskan tidak secara eksplisit memasukan kekerasan seksual
sebagai kasus-kasus tertentu dimana dapat dimintakan hak perlindungan
oleh LPSK.
Kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak
pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan
tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban
dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. 11
Jelas sangat sukar juga untuk menentukan apakah kekerasan
seksual dimasukan kedalam tindak pidana lain yang mengakibatkan
posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat
membahayakan jiwanya. Beberapa ahli hukum mengatakan secara
tekstual dapat dipakai penafsiran memperluas arti kata, maka masuklah
kekerasan seksual namun terdapat pandangan lain bahwa khusus
kekerasan seksual tidaklah dimasukan dalam hal tersebut. Sekalipun
dimasukan maka tidak jelas lagi arti kata dimana “situasi sangat
membahayakan jiwanya” karena pada hakikatnya semua korban akan
merasakan hal tersebut. Maka yang dimaksudkan perlindungan hukum
dalam hal acara pidana ialah proses peradilan yang khusus, yakni
persidangan yang tertutup dan ganti rugi. Terkait perlindungan ketiga
ini yang menjadi poin penting yang akan dibahas yakni hal pemenuhan
hak korban. Mengenai ganti rugi dan restitusi adalah sesuatu yang
diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dengan
memperhitungkan kerusakan yang dideritanya oleh si pelaku secara
langsung dan menimbulkan pula pertanggung jawaban secara tindak
langsung kepada masyarakat atau negara (the responsible of the society)
untuk rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban
kekerasan seksual dan reintegrasi sosial. Inilah yang sering terlupakan
bahwa anggapan bahwa negara cukup hanya dengan menghukum
pelaku bukan berarti selesainya persoalan. Di sinilah peran negara yang
tidak boleh terpisahkan yakni menindak pelaku serta tidak melupakan
untuk memperbaiki korban. Namun kesemua perlindungan hukum
tersebut untuk memperbaiki pelaku secara mental. Akan tetapi,
perlindungan hukum sekarang ini belum ada jaminan hak korban secara
materiil yang jelas dan tegas. Misalnya dalam pasal 7 ayat (1) Undangundang
LPSK bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke
pengadilan berupa:
11 Penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksidan Korban
155