prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukmnya dalam
undang-undang. 6
2. Pengertian Anak
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di negara
hukum Indonesia, tidak melainkan adanya rumusan dari masingmasing
peraturan perundang-undangan tersebut hanyalah merupakan
pembatasan terhadap suatu perbuatan tertentu, keputusan tertentu,
maupun untuk mencapai tujuan tertentu dengan materi hukum yang
diaturnya.
Walaupun ada rumusan tentang anak, akan tetapi terdapat
perbedaan dari masing-masing rumusan yang disebabkan oleh cara
pandang atau tolak ukur yang berbeda dalam menentukan batasan
umur untuk seorang anak. Namun pada dasarnya tujuan dari semua
pembatasan tersebut adalah sama yaitu berkaitan dengan dapat
tidaknya seseorang dijatuhi hukumnya serta dapat tidaknya suatu
tindak pidana pertanggungjawabkan kepadanya. Adapun beberapa
peraturan perundang-undangnan yang memberi rumusan tentang anak
diantaranya adalah:
Pasal 29 KUHPerdata yang menyatakan bahkan “Seorang
jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun,
sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas
tahun, tidak diperbolehkanmengikatkan dirinya dalam perkawinan”.
Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata
memberikan batasan umur bagi anak untuk melangsungkan
perkawinan adalah 18 (delapan belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun
bagi anak perempuan.
Selain itu pada pasal 330 KUHperdata disebutkan bahwa
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21
(dua puluh satu) tahun dan tidak didahului kawin”. Ketentuan ini
berlaku bagi orangEropa, golongan timur asing Tionghoa, dan
golongan timur asing bukan Tionghoa atau bagi siapa saja yang
melakukan penundukan diri terhadap BW.
Pasal 45 KUHPidana menentukan bahwa “Jika orang yang
dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umur
belum cukup 16 (enam belas) tahun, dapatlah hakim.....”. ketentuan ini
merumuskan secara jelas mengenai pengertian anak dibawah umur.
Batas umur 16 tahun yang ditentukan tersebut bukanlah berkaitan
dengan penentuan bahwa umur 16 tahun merupakan anak yang belum
dewasa tetapi ditunjukkan kepada masalah penentuan hukuman
terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum ia
mencapai umur 16 tahun. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
6 Ibid.
136