prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK<br />
DAN UPAYA HUKUM DI INDONESIA<br />
Oleh: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta<br />
Abstrak<br />
Anak adalah mereka yang masih berumur dibawah 16 (enam belas)<br />
tahun dan belum atau pernah menikah. Anak adalah elemen yang<br />
penting karena merekalah kelak yang akan mewarisi yang kita punya<br />
hari ini. Tapi sayangnya, mereka telah diberikan kecacatan oleh oknum<br />
orang dewasa dengan kekerasan seksual yang mereka lakukan.<br />
Kekerasan seksual adalah segala bentuk hubungan atau interaksi<br />
antara anak dan orang dewasa (atau anak lainnya yang sebaya atau<br />
remaja) yang menggunakan si anak untuk simulasi seksual dari pelaku<br />
atau pengamat. Sayangnya, masih bayak kasus kekerasan seksual<br />
terhadap anak hanya sedikit yang tereskspos. Hal ini juga berkaitan<br />
dengan hukum yang ada di Indonesia. Berbicara tentang hukum di<br />
Indonesia, hukum harus mampu memberikan pencegahan dan efek jera<br />
terhadap perilaku dan pelaku kekerasan seksual.<br />
A. Latar Belakang<br />
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, anak adalah<br />
mereka yang masih berumur dibawah 16 tahun dan belum atau pernah<br />
menikah. 1 Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang<br />
Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud anak-anak di sini adalah mereka<br />
yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum atau pernah<br />
menikah, dan anak yang dapat bertanggung jawab mengenai tindakan<br />
pidananya adalah mereka yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun. 2<br />
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang<br />
masih berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum atau<br />
pernah menikah. 3<br />
Anak adalah seseorang yang harus benar-benar kita lindungi<br />
dan kita bimbing dari sejak mereka kecil. Oleh karena itu, pemerintah<br />
dengan segala usahanya membuat peraturan ataupun undang-undang<br />
yang mengatur tentang anak. Entah anak itu sebagai pelaku ataupun<br />
korban.<br />
1 Pasal 45 KUHP.<br />
2 Pasal 1 ayat 3 dan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun<br />
2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<br />
3 Pasal 330 KUHD.<br />
67