prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum
waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun.”
Permasalahan yang terdapat di dalam pasal ini adalah adanya penyamaan
status antara korban kekerasan seksual pada anak dan korban kekerasan
seksual bukan anak namun dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya yang
ditunjukkan dengan adanya sanksi yang sama, yaitu sembilan tahun. Perlu
diketahui bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya
penyamaan status antara korban kekerasan seksual pada anak dan korban
kekerasan seksual bukan anak namun dalam kondisi pingsan atau tidak
berdaya akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan berdampak
buruk pada ancaman hukuman pidana para pelaku kekerasan seksual karena
dapat diartikan bahwa semakin muda umur korbannya, maka semakin
ringan hukumannya. Delegasi SHN juga merekomendasikan untuk
ditentukannya penjelasan yang tegas dalam hal pengertian, kategorisasi,
siapa dan kondisi yang dapat dikatakan termasuk kedalam keadaan korban
yang tidak berdaya seperti yang telah dijelaskan di dalam Poin 2.2.
Namun, selain KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak juga sudah memberikan perlindungan khusus bagi anakanak
yang mengalami kekerasan seksual.
Poin 3.2 Mempertanyakan mengenai rumusan delik dalam pasal 287,
“apakah saksi yang melihat tindakan pemerkosaan bisa melaporkan?”
Rekomendasi3.2 Melakukan revisi terhadap Pasal 287, delik Pasal 287
KUHP adalah delik biasa bukan delik aduan.
Permasalahan selanjutnya adalah pasal 287 KUHP tergolong jenis delik
aduan yang berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan
atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pertanyaannya
adalah, “apakah saksi yang melihat tindakan pemerkosaan bisa
melaporkan?” Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana
II, dalam delik aduan penuntutan terhadap jenis delik tersebut digantungkan
pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Dalam hal perkosaan,
kebanyakan korban yang telah diperkosa tidak bisa melaporkan kejadian
buruk yang telah menimpanya saat itu juga, karena selain mereka
mengalami trauma perkosaan, terkadang mereka juga mendapatkan
ancaman dari pelaku sehingga merasa takut untuk melaporkan. Korban
perkosaan baru bisa melaporkan kejadian tersebut ketika mereka sudah
merasa lebih tenang. Proses tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama,
sehingga bukti-bukti yang ada ketika tindakan perkosaan tersebut sudah
hilang, seperti noda sperma. Hal tersebut akan bermasalah pada
pembuktian. Dengan kurangnya barang bukti yang ada, para pelaku tindak
189