prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
konvensi tersebut. Selain itu, sebagai bentuk keseriusan pemerintah
dalam memberikan perlindungan terhadap anak, dibentuklah undangundang
khusus mengenai perlindungan anak, yaitu Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam UU
Perlindungan Anak tersebut juga disebutkan hak-hak serta perlindungan
terhadap anak, dengan tidak terlepas pada prinsip-prinsip perlindungan
anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak
untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan
terhadap pendapat anak.
UU Perlindungan Anak juga menyertakan ketentuan pidana
bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Ketentuan
pidana tersebut tentunya tetap berdasarkan asas legalitas. Asas legalitas
dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat KUHP yang
berbunyi sebagai berikut:
“(1)Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan
pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan
dilakukan.” Asas legalitas ini kemudian yang menjadi suatu “hoeksteen”
(poros di ujung) 10 dalam hukum pidana. Dengan perkataan lain, tidak
boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa
pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat
merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan
peraturan tersebut, walaupun peraturannya telah lewat, atau boleh
dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.
Selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, terdapat pengaturan khusus lainnya
mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
3. Hasil Riset
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat
laporan tindak kekerasan anak yang terjadi pada tahun 2014 mulai
Januari-April 2014, terdapat 342 kasus. Dari angka tersebut, banyak
kasus terjadi di lingkungan sekolah. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka
Sirait menjelaskan pada tahun 2013 Komnas PA mencatat sebanyak
3.339 kasus kekerasan anak, 58 persen dari laporan tersebut merupakan
kejahatan seksual. Dirinya memprediksi untuk tahun 2014 tingkat
kejahatan seksual akan meningkat. 15 Tampaknya prediksi sebagaimana
yang dikemukakan Arist menjadi kenyataan mengingat kasus kekerasan
seksual terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2011,
10 Utrecht, E. Djindang, dan Moh. Saleh, Pengantar Dalam Hukum
Indonesia, (1989),hlm. 388.
30