prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi<br />
dan/atau korban yang diperiksa;<br />
c) tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh<br />
atau melecehkan yang diperiksa;<br />
d) tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan<br />
kekesalan/kemarahan yang diperiksa;<br />
e) selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa<br />
memperhatikan situasi dan kondisi fisik maupun kejiwaan<br />
yang diperiksa.<br />
Penyidik mengajukan pertanyaan kepada korban, diantaranya:<br />
“Kamu melakukan ini sama-sama mau kan?”<br />
<br />
<br />
“Kok mau sih, kamu pacaran ya?”<br />
“Kok kamu gak teriak?”<br />
Dalam kondisi kelelahan, korban memaksakan diri<br />
untuk masuk ke tahap wawancara ini karena ketakutan. Setelah<br />
itu, korban justru mendapatkan rangkaian pertanyaan yang<br />
semakin memojokkan posisinya.<br />
Penyidik disini terlihat begitu tidak berperspektif pada<br />
korban. Padahal, pada PSO Pelaksanaan Permenneg PP&PA<br />
No. 1Tahun 2010 sudah ditetapkan prosedur yang terperinci<br />
dalam menyesuaikan diri dengan kondisi korban.<br />
C. Kesimpulan dan Saran<br />
Penanganan korban kekerasan seksual di tingkat kepolisian<br />
belum sesuai dengan Permenneg PP&PA No. 1 Tahun 2010. Selaku<br />
pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan, pada praktiknya<br />
masih tidak berperspektif pada korban. Polisi kerap memaksakan<br />
“prosedur” kepada korban dan kerap abai terhadap kondisi korban itu<br />
sendiri.<br />
Penanganan lalai perspektif tersebut menyiratkan lemahnya<br />
pemahaman aparat penegak hukum, khususnya polisi selaku penyidik,<br />
akan luasnya spektrum akibat kekerasan seksual. Dampak fisik,<br />
psikologis dan trauma lainnya yang diakibatkan oleh kekerasan seksual<br />
yang dialami menjadikan korban perlu ditangani dengan treatment<br />
khusus untuk mampu menyingkap fakta-fakta hukum yang<br />
dibutuhkan.Terdapat kekosongan yang masih menjenjang antara<br />
kebutuhan korban kekerasan seksual dan perilaku penegak hukum yang<br />
menanganinya. Pemerintah melalui Permenneg PP&PA No. 1 Tahun<br />
2010 berusaha untuk menjembatani jarak tersebut. Akan tetapi,<br />
mispersepsi penegak hukum itulah yang membuatnya menjadi sekedar<br />
norma yang belum melembaga pada para penegak hukum terkait.<br />
Perspektif polisi selaku penyidik yang menangani korban<br />
merupakan inti masalah yang perlu diselesaikan sehingga perlulah<br />
diadakan suatu pelatihan yang intens dari internal kepolisian agar polisi<br />
115