29.06.2015 Views

prosidingshn2014

prosidingshn2014

prosidingshn2014

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Simposium Hukum Nasional 2014<br />

perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi<br />

dan/atau korban yang diperiksa;<br />

c) tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh<br />

atau melecehkan yang diperiksa;<br />

d) tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan<br />

kekesalan/kemarahan yang diperiksa;<br />

e) selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa<br />

memperhatikan situasi dan kondisi fisik maupun kejiwaan<br />

yang diperiksa.<br />

Penyidik mengajukan pertanyaan kepada korban, diantaranya:<br />

“Kamu melakukan ini sama-sama mau kan?”<br />

<br />

<br />

“Kok mau sih, kamu pacaran ya?”<br />

“Kok kamu gak teriak?”<br />

Dalam kondisi kelelahan, korban memaksakan diri<br />

untuk masuk ke tahap wawancara ini karena ketakutan. Setelah<br />

itu, korban justru mendapatkan rangkaian pertanyaan yang<br />

semakin memojokkan posisinya.<br />

Penyidik disini terlihat begitu tidak berperspektif pada<br />

korban. Padahal, pada PSO Pelaksanaan Permenneg PP&PA<br />

No. 1Tahun 2010 sudah ditetapkan prosedur yang terperinci<br />

dalam menyesuaikan diri dengan kondisi korban.<br />

C. Kesimpulan dan Saran<br />

Penanganan korban kekerasan seksual di tingkat kepolisian<br />

belum sesuai dengan Permenneg PP&PA No. 1 Tahun 2010. Selaku<br />

pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan, pada praktiknya<br />

masih tidak berperspektif pada korban. Polisi kerap memaksakan<br />

“prosedur” kepada korban dan kerap abai terhadap kondisi korban itu<br />

sendiri.<br />

Penanganan lalai perspektif tersebut menyiratkan lemahnya<br />

pemahaman aparat penegak hukum, khususnya polisi selaku penyidik,<br />

akan luasnya spektrum akibat kekerasan seksual. Dampak fisik,<br />

psikologis dan trauma lainnya yang diakibatkan oleh kekerasan seksual<br />

yang dialami menjadikan korban perlu ditangani dengan treatment<br />

khusus untuk mampu menyingkap fakta-fakta hukum yang<br />

dibutuhkan.Terdapat kekosongan yang masih menjenjang antara<br />

kebutuhan korban kekerasan seksual dan perilaku penegak hukum yang<br />

menanganinya. Pemerintah melalui Permenneg PP&PA No. 1 Tahun<br />

2010 berusaha untuk menjembatani jarak tersebut. Akan tetapi,<br />

mispersepsi penegak hukum itulah yang membuatnya menjadi sekedar<br />

norma yang belum melembaga pada para penegak hukum terkait.<br />

Perspektif polisi selaku penyidik yang menangani korban<br />

merupakan inti masalah yang perlu diselesaikan sehingga perlulah<br />

diadakan suatu pelatihan yang intens dari internal kepolisian agar polisi<br />

115

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!