prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
TINJAUAN HUKUM FORMIL<br />
MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL<br />
Oleh: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri<br />
Sultan Syarif Kasim Riau<br />
A. Latar Belakang<br />
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia<br />
Indonesia seutuhnya dan seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar.<br />
Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya, bermakna<br />
bahwa pembangunan tersebut mencakup pembangunan jasmani dan<br />
rohani atau lahir dan batin. Hal ini juga tersirat dalam lirik lagu<br />
kebangsaan “Indonesia Raya”. Jiwa dan badan, rohani dan jasmani<br />
merupakan satu kesatuan utuh pada diri manusia yang dapat dibedakan<br />
tetapi tak dapat dipisahkan.<br />
Dengan demikian, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya<br />
dimaksudkan bahwa pembangunan jiwa dan pembangunan badan,<br />
dilakukan serentak atau bersamaan. Berkenaan dengan “pembangunan<br />
manusia Indonesia seutuhnya”, Bab IV huruf B butir 1 GBHN<br />
merumuskan antara lain yaitu: yang pertama, menumbuhkan sikap dan<br />
tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka<br />
meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan<br />
kesejahteraan lahir batin yang selaras, adil, dan merata.<br />
Kesejahteraan lahir batin tidak terlepas dari semua aspek<br />
kehidupan penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang<br />
dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dan<br />
menghargai hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga<br />
penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran telah merupakan<br />
kebutuhan bersama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.<br />
B. Pelaksanaan Hukum Formil Mengenai Kekerasan Seksual<br />
Menurut Enchede-Hijder yang meninjau hukum pidana sebagai<br />
objek studi, pengertian hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian<br />
yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana<br />
materiil berarti isi atau substansi hukum pidana. Disini hukum pidana<br />
bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil atau<br />
hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Disini kita lihat hukum<br />
pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berbeda dalam<br />
suatu proses, oleh karena itu disebut juga hukum acara pidana. 1<br />
1 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta:Sinar<br />
Grafika, 2005), hlm. 2.<br />
54
Change language