prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Rekomendasi 9.7 Harus adanya pemerataan shelter di tiap-tiap lembaga
yang memiliki fungsi rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual dan
harus dioperasionalkan sesuai dengan Standar Penilaian Minimum
Permasalahan lainnya yang harus segera dibenahi adalah mengenai
pentingnya ketersediaan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan
seksual. Terhadap hal itu, beberapa daerah belum memiliki rumah aman
(shelter) dalam konteks rehabilitasi yang dibutuhkan. Untuk daerah yang
sudah memiliki rumah aman (shelter) pun belum dipergunakan secara
optimal dan sebagaimana semestinya. Sehingga menjadi penting untuk
diadakan pemerataan shelter di tiap-tiap lembaga yang memiliki fungsi
rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual, serta harus
dioperasionalkan sesuai dengan Standar Penilaian Minimum.
Poin 9.8 Dakwaan tindak pidana kekerasan seksual yang belum
mengakomodasi restitusi dan kompensasi bagi korban kekerasan seksual.
Rekomendasi 9.8 Restitusi dan kompensasi harus diakomodir dalam surat
dakwaan.
Seringkali, dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak kekerasan
seksual yang diutamakan sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan
yang dilakukannya adalah dengan dipenjara sekian tahun. Korban hanya
dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman
yang diberikan hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang
bersifat inkracht dari pengadilan, korban seringkali dikembalikan pada
orang tuanya tanpa direhabilitasi. Kemudian dalam hal medis, seperti
melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik) dan visum sebagaimana
yang dijelaskan pada poin atas, korban dibebani biaya sendiri. Dalam hal
ini, korban tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun
kompensasi dan bantuan hukum lainnya sehingga hak korban untuk
mendapatkan restitusi dan kompensasi perlu diakomodir dalam surat
dakwaan.
211