prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
kabupaten/kota.
9.4. Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadap
dokter forensik untuk mendapatkan visum et
repertum yang digunakan sebagai alat bukti yang
valid.
9.5.1. Kesulitan masyarakat untuk menerima kembali
korban kekerasan seksual karena dianggap
sebagai aib dalam komunitasnya.
9.5.2. Sulitnya akses korban kekerasan seksual terhadap
dokter forensik untuk mendapatkan visum et
repertum yang digunakan sebagai alat bukti yang
valid.
9.6. Kurangnya informasi dari aparat penegak hukum
kepada korban kekerasan seksual mengenai
keberadaan lembaga yang bergerak dibidang
pemulihan korban kekerasan seksual.
kasus yang ada diprovinsi
tersebut.
9.3.2. Setiap provinsi harus
mempunyai data yang
valid mengenai jumlah
kasus kekerasan seksual.
9.5. Asistensi pemerintah dalam
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
reintegrasi korban
kekerasan seksual.
9.6. Dalam proses peradilan
penanganan kasus
kekerasan seksual,aparat
penegak hukum harus
menjamin bahwa korban
mengetahui keberadaan
lembaga yang bergerak
dalam bidang pemulihan
korban kekerasan
seksual.
179