29.06.2015 Views

prosidingshn2014

prosidingshn2014

prosidingshn2014

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Simposium Hukum Nasional 2014<br />

Dalam hal ini kita menyadari bersama bahwa KUHAP lebih<br />

mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun demikian,<br />

terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan<br />

perlindungan korban, misalnya:<br />

1. Perlakuan yang sama didepan hukum<br />

2. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan<br />

3. Peradilan yang bebas<br />

4. Peradilan yang terbuka untuk umum<br />

5. Ganti kerugian<br />

6. Keadilan dan kepastian hukum<br />

Tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk<br />

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam<br />

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (vide pasal<br />

4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi<br />

dan Korban). Rasa aman di sini dapat diartikan bebas dari ancaman<br />

sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga,<br />

harta, serta keluarganya.<br />

Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan<br />

akibat baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi<br />

dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau<br />

tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian<br />

kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana (vide pasal 1 butir 4<br />

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan<br />

Korban). Bentuk ancaman tidak hanya fisik, tetapi juga psikis atau<br />

bentuk lain misalnya ekonomis, politis, dan sebagainya. Rasa aman agar<br />

proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai cita-cita peradilan dan<br />

memenuhi rasa keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum.<br />

Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik,<br />

bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan tetapi lebih<br />

luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi dan<br />

negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi<br />

warganya dengan baik.<br />

Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub<br />

dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu<br />

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa<br />

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Akan tetapi, dalam<br />

praktek pidana selama ini, terlihat negara lebih banyak memihak kepada<br />

tersangka atau terdakwa. Diharapkan korban juga dapat berperan dalam<br />

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan. Pada<br />

gilirannya akan tercapai tujuan yang lebih mendasar, bukan saja<br />

63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!