prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
Pada faktor hukum, ada tiga aspek yang harus diperhatikan
dalam memahami hambatan yang dihadapi korban yaitu aspek
substansi, struktur dan budaya hukum. Di tingkat substansi, sekalipun
ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh
hukum Indonesia, ataupun pengakuan pada tindak kekerasan tersebut
masih belum utuh. Dalam konteks perkosaan, hukum Indonesia hanya
mengakomodir tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk
penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat
penetrasi tersebut.Padahal, ada banyak keragaman pengalaman
perempuan akan perkosaan, sehingga perempuan tidak dapat menuntut
keadilan dengan menggunakan hukum yang hanya memiliki definisi
sempit atas tindak perkosaan itu. Di tingkat struktur, lembaga penegak
hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani
kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual.
Sayangnya, unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat
penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas yang
memadai. Di tingkat kultur atau budaya hukum, banyak penyelenggara
hukum mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan
kekerasan seksual.
Akibatnya, penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan
empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan
korban. Pertanyaan seperti memakai baju apa, sedang berada dimana,
dengan siapa jam berapa merupakan beberapa pertanyaan yang kerap
ditanyakan oleh aparat penegak hukum ketika menerima laporan kasus
perkosaan. Pertanyaan semacam itu tidak saja menunjukkan bahwa
tiadanya perspektif korban tapi juga bentuk mengakimi korban dan
menjadikan korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi).
Persoalan lain yang seringkali muncul adalah tersedia tidaknya
perlindungan saksi dan korban yang mumpuni. Pada sejumlah kasus,
korban tidak mau melaporkan kasusnya karena kuatir balas dendam
pelaku. Korupsi dalam proses penegakan hukum yang begitu mengurat
akar juga menjadi hambatan bagi perempuan korban yang kehilangan
keyakinan bahwa ia akan memperoleh proses hukum yang adil dan
terpercaya. Faktor lain yang mempengaruhi akses perempuan korban
perkosaan pada proses mencari keadilan dan pemulihan adalah faktor
politik. Dalam konteks konflik, proses pengungkapan kebenaran sangat
ditentukan oleh itikad baik politik (good will) penyelenggara negara.
2. Ranah Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapanpun.
Data Komnas Perempuan tahun 2012 menunjukkan kekerasan seksual
terjadi disemua ranah yaitu personal, publik dan negara. Jumlah paling
tinggi terjadi di ranah personal, yaitu ¾ dari total kekerasan seksual. Di
126