prosidingshn2014

Simposium Hukum Nasional 2014
1/3 (sepertiga) tersebut dilakukan apabila perbuatan sebagaimana
yang disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan
terhadap anak.
D. Kekurangan yang Terdapat dalam Pengaturan Mengenai
Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia
a) Penggunaan istilah kekerasan seksual tidak diikuti oleh penjelasan
mengenai kriteria-kriteria perbuatan yang terkategori sebagai
kekerasan seksual terhadap anak:
Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, tidak disebutkan definisi kekerasan
seksual. Dalam undang-undang tersebut hanya mencantumkan
perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual, yaitu
persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dalam pasal 81
UU Perlindungan Anak.Perbuatan-perbuatan lainnya seperti
tindakan mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual
tidak secara eksplisit dikatakan sebagai kekerasan seksual.
Begitu pula tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh
kepada anak juga bukan merupakan bagian dari kekerasan
seksual karena tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh
kepada anak termasuk dalam pengertian frasa “perlakuan salah”
yang juga terpisah dari frasa “anak korban kekerasan baik fisik
dan/atau mental”, seperti yang dijelaskan pada bagian
penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf f berikut ini: “Perlakuan
salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan
tidak senonoh kepada anak.”
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tanggalebih terspesifikasi. Pada
pasal 8 UU KDRT terdapat penjelasan mengenai pengertian
kekerasan seksual beserta pengelompokan tindakan yang masuk
kriteria kekerasan seksual, namun ruang lingkup keberlakuan
kekerasan seksual terhadap anak dalam UU KDRT sangat
sempit karena hanya terbatas dalam lingkup rumah tangga saja.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orangmemang tidak mengenal
istilah kekerasan seksual tetapi terdapat istilah seperti
eksploitasi dan eksploitasi seksual yang maknanya merujuk
pada kekerasan seksual.
b)Ketidaksesuaian ancaman pidana dengan delik kekerasan seksual
terhadap anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak pada pasal 88 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang
mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
35