prosidingshn2014
prosidingshn2014
prosidingshn2014
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Simposium Hukum Nasional 2014<br />
4. Faktor Psikologis<br />
Psikologis seseorang dapat menjadi salah satu faktor terjadinya<br />
tindak kekerasan seksual. Dalam hal ini pengaruh ataupun kejadian<br />
yang pernah dialami oleh seorang korban pelecehan kekerasan<br />
seksual, berpotensi mempengaruhi psikologisnya sehingga<br />
melakukan hal yang serupa.<br />
5. Faktor Calon Korban<br />
Perlu diketahui bahwa yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak<br />
kekerasan seksual, tidak hanya faktor-faktor pelaku kejahatan saja,<br />
akan tetapi faktor calon korban kekerasan seksual juga<br />
mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan, karena setiap<br />
perbuatan manusia adalah suatu hasil interaksi akibat adanya<br />
interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<br />
D. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan<br />
1. Berdasarkan KUHP<br />
KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan<br />
praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual<br />
mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi<br />
korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan<br />
perlindungan yang istimewa.<br />
Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan<br />
menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang<br />
diatur dalam pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul<br />
yang diatur dalam pasal 289.<br />
Pasal 285 KUHP berbunyi :<br />
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan<br />
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar<br />
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan<br />
pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 4<br />
2. Berdasarkan Konsep KUHP<br />
Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan<br />
kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP<br />
mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul<br />
“Tindak Pidana terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan”.<br />
Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral sematamata<br />
(moral offence). Di dalamnya juga mencakup masalah anger and<br />
violence, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran<br />
terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak wanita.<br />
4 R. Soenarto Soerocibroto, KUHP dan KUHAP, Cet. 5, (Jakarta: Raja<br />
Grafindo Persada, 2003), pasal 285 KUHP.<br />
43
Change language